BIMATA.ID, Jakarta – Kapal-kapal asal China dalam beberapa bulan terakhir terpantau sering masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Jenis kapalnya pun beragam, mulai dari kapal nelayan, kapal riset, hingga kapal penjaga pantai dan kapal perang China.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Sukamta, menyerukan agar aspirasi rakyat terkait kedaulatan negara, khususnya di Laut Natuna Utara yang masuk wilayah Indonesia bisa ditegakkan.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menginginkan, agar Pemerintah Jokowi-Ma’ruf menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di Laut Natuna Utara.
“Rakyat Indonesia geram dan merasa aneh terhadap sikap Pemerintah Indonesia, yang santai dalam menghadapi berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal milik Tiongkok di wilayah Laut Natuna Utara Indonesia,” kata Sukamta, dalam keterangan tertulis, Senin (22/11/2021).
Sukamta mengemukakan, masyarakat ingin kedaulatan NKRI ditegakkan dengan baik oleh Pemerintah RI.
“Dijaga harkat dan martabat Indonesia. Bahkan, jika perlu nelayan-nelayan Indonesia siap ditugaskan di garda depan wilayah Indonesia tersebut,” tandasnya.
“Rakyat merasa malu direndahkan oleh pemimpin negara tetangga, yang menyebutkan Indonesia lemah dalam menghadapi Tiongkok di Laut Natuna Utara,” sambung Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi DI Yogyakarta ini.
Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI ini pun memberikan rekomendasi beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga Indonesia. Pertama, perjelas rencana strategis dalam menjaga kedaulatan di Laut Natura Utara dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Kedua, perjelas tugas dan siapa penanggung jawab utama menjaga kedaulatan di Laut Natura Utara. Selama ini, Bakamla dengan TNI dan instansi pemerintah lainnya seperti bekerja tanpa ada koordinasi yang jelas.
“Bakamla minta kapal patroli, tapi di sisi lain TNI AL punya kapal tapi kekurangan bahan bakar untuk terus berlayar. Ini sesuatu yang aneh. Jangan semua ingin mengambil peran, tapi perannya tidak maksimal,” papar Sukamta.
Sukamta mengemukakan, dalam upaya menjaga kedaulatan di Laut Natuna Utara mesti ada koordinasi yang jelas, begitu pun penanggung jawabnya.
“Menjaga kedaulatan di Natuna Utara seharusnya dikoordinasikan, siapa penanggung jawabnya, apa tugas dan dibagi perannya dengan instansi lainnya sesuai tupoksi,” ujarnya.
[MBN]
