BIMATA.ID, Jakarta – Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Arif Rahman menilai, kental muatan politis di balik persoalan tes PCR yang dituduhkan kepada sejumlah pejabat negara.
Arif mengatakan, kentalnya muatan politis itu terbaca dengan dorongan sejumlah pihak yang turut mewacanakan perombakan kabinet atau reshuffle.
“Saya lihat, isu ini semata-mata diluncurkan hanya untuk menyalurkan hasrat politik terkait ilusi akan adanya reshuffle,” katanya, Jumat (05/11/2021).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) ini menyatakan, persoalan wabah yang belum usai saat ini harus butuh dukungan masyarakat. Apalagi, Pemerintah RI tengah gencar sosialisasi terkait kewaspadaan gelombang ketiga.
“Kerja sama dan soliditas stakeholder bangsa ini membuat penanganan pandemi relatif terkendali, dengan korban berhasil ditekan seminimal mungkin,” imbuh Arif.
Arif meyakini, isu tersebut digarap secara massif dan sistematis kemudian disampaikan kepada publik. Sebagai orang yang paham dunia politik, ia sangat menyayangkan. Karena sangat mengganggu soliditas kabinet pemerintah, serta dampak psikologisnya di masyarakat.
“Isu-isu yang digunakan pun sebenarnya lemah dan tidak punya fakta. Namun, karena disajikan dengan bahasa yang mencekam oleh media mainstream dan di amplifikasi oleh buzzer, maka seolah-olah yang diberitakan ini adalah sebuah fakta,” jelasnya.
Terkait harga tes PCR yang dinilai terlalu mahal, Arif pun membuat perbandingan. Jika tes PCR Indonesia kemudian dibandingkan dengan di India, yakni Rp 96 ribu jelas tidak seimbang.
Sebab, murahnya harga tes PCR di India dipengaruhi seluruh komponennya buatan dalam negeri. Sementara itu, bila dibandingkan dengan negara-negara di dunia, Indonesia termasuk 10 persen negara dengan tarif tes PCR paling terjangkau.
Arif pun menengarai, isu tes PCR itu bermuatan politis karena langsung menunjuk dua menteri yang terlibat aktif dalam penanganan pandemi, yakni Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) RI, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Erick Thohir.
Melalui perusahaan yang terafiliasi, keduanya dituding turut menerima keuntungan dari tes PCR yang kemudian dikaitkan dengan isu reshuffle kabinet. Padahal baik Luhut maupun Erick tegas membantah tidak terlibat dalam persoalan tes PCR itu. Bahkan, Erick telah melepaskan diri dari entitas bisnisnya pasca ditunjuk sebagai menteri.
“Lagi pula, kebijakan PCR bukan berada di ranah Menteri BUMN, tapi berada di ranah Kemenkes (Kementerian Kesehatan),” ujar Arif.
[MBN]
