BIMATA.ID, Makassar – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar menemukan 17 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menikmati Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PKH.
Plt Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Muhyiddin merinci, ke 17 abdi negara tersebut sembilan di antaranya adalah ASN yang bekerja di pemerintahan dan delapan orang anggota TNI. Mereka menerima Rp200 ribu per bulan.
“Kami temukan sembilan ASN dan delapan Tentara. Mereka kategori keluarga mampu,” kata Muhyiddin, Jumat (26/11/2021).
Muhyiddin menjelaskan, ke 17 abdi negara tersebut tersebar di enam kecamatan. Yang paling banyak di Kecamatan Mariso dan Tamalanrea.
Awalnya, masalah ini terungkap setelah Mensos Tri Rismaharini mengungkap 31.624 ASN yang menerima bansos. Seribu lebih ada di Sulsel.
“Ada yang istrinya juga PNS, orang tuanya juga PNS,” ungkapnya.
Muhyiddin mengaku, verifikasi data masih sementara dilakukan. Bisa jadi angka tersebut bertambah karena ada sekitar 15.000 penerima bansos di Makassar.
Muhyiddin tidak tahu menahu kenapa ASN tersebut bisa terdaftar sebagai penerima bansos. Ia menduga para penerima manfaat ini mendaftar lewat aplikasi online yang disediakan Kementerian Sosial.
“Karena ini program Kementerian dan BRI tapi datanya terkoneksi ke Pemkot Makassar. Kami juga tidak tahu bagaimana caranya bisa lolos padahal ada KK,” bebernya.
Pemkot sendiri sudah menonaktifkan data mereka dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Soal sanksinya, pihaknya menunggu aturan dari Badan Kepegawaian Negara.
(HW)