BIMATA.ID, Sinjai – Sekretaris Kabupaten Sinjai, Akbar meminta Dinas Sosial mengganti E-Warung yang tidak sesuai kualifikasi untuk menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat.
“Jadi berdasarkan dari apa yang disampaikan TKSK di setiap kecamatan, saya minta kepada Dinsos agar segera mengambil data dan melihat secara objektif, selama ini agen atau E-Warung yang mana yang tidak memiliki kios atau tempat jualan, itu agar segera diganti,” kata Akbar.
Hingga saat ini, sebanyak 16.848 jumlah KPM pada tahun 2021. Selaku Tim Koordinasi (Tikor), ia berharap agar penyaluran BPNT dapat berjalan sesuai regulasi yang ada.
“Kita harapkan ini semua bisa berjalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Kalau ada permasalahan yang ditemukan, mari kita sama-sama mencari jalan keluarnya,” pintanya.
Sebelumnya, Bupati Sinjai Andi Seto Asapa (ASA) berharap agar E-Warung selaku penyedia kebutuhan pokok KPM dapat menjalankan tugasnya sesuai regulasi yang telah ditetapkan.
Selain itu, ASA meminta Dinsos agar melakukan evaluasi secara berkala kepada semua stakeholder yang terlibat dalam penyaluran BPNT.
“Kita inginkan bantuan pemerintah ini benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas ASA.
Diketahui, Polda Sulsel mengusut dugaan penyimpangan BPNT di beberapa daerah di Sulsel. Kabupaten Sinjai masuk salah satu daerah yang paling bermasalah dalam penyaluran bansos tersebut.
(HW)