BIMATA.ID, Jakarta- Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Kementerian BUMN menegaskan tidak ingin membuat maskapai nasional PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bangkrut. Untuk itu, pemerintah tengah melakukan negosiasi dengan banyak pihak agar utang Garuda direstrukturisasi.
“Harus saya tegaskan, pemerintah tidak ingin membuat Garuda bangkrut. Hal yang kami cari adalah penyelesaian utang, baik di luar proses pengadilan atau melalui proses pengadilan,” katanya, Kamis (04/11/2021).
Dirinya mengatakan, salah satu pihak yang dinegosiasikan adalah kreditur untuk restrukturisasi utang US$ 6,3 miliar. Ia berharap, bisa mencapai kesepakatan pada triwulan II-2022.
Maskapai milik pemerintah itu telah menyiapkan beberapa opsi dalam negosiasi utang, termasuk beralih ke instrumen seperti obligasi konversi wajib atau pinjaman bank tanpa kupon.
“Kami sedang bernegosiasi dengan banyak pihak dengan kebutuhan yang berbeda, sehingga preferensi mereka berbeda-beda,” katanya.
Menurutnya, jika perjanjian utang sudah tercapai, Garuda akan mulai mencari cara mengumpulkan US$ 1 miliar untuk membayar kewajibannya dan sebagai modal kerja.
Dengan kebutuhan dana yang begitu tinggi, pemerintah kini memilih bersikap realistis dan terbuka terhadap kemungkinan investor swasta menjadi pemilik mayoritas saham Garuda.
“Kami buka peluang adanya pemain hub besar,” ujarnya.
Dia juga menilai, Garuda harus memangkas utangnya 70%-80% agar bisa bertahan. Laporan keuangan terbaru perusahaan menunjukkan, Garuda memiliki ekuitas negatif sebesar US$2,8 miliar pada akhir Juni.
(ZBP)
