Pemerintah Akan Coba Format Luring Program Kartu Prakerja
BIMATA.ID, Jakarta- Program Kartu Prakerja rencananya akan dilanjutkan tahun depan. Pada 6 bulan pertama program ini akan dilanjutkan seperti biasanya full secara daring. Namun pada 6 bulan berikutnya akan mulai diuji coba dengan format luring.
“Dalam enam bulan programnya masih sama, enam bulan berikutnya diharapkan kita sudah bisa membuat program yang luring, bukan hanya daring dan kembali kepada program awal,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Jakarta, Senin (22/11/2021).
Dia menilai, program Kartu Prakerja akan kembali pada format awal. Bukan hanya untuk media salur semi bantuan sosial. Melainkan mendorong peningkatan kapasitas peserta agar sesuai dengan kebutuhan digitaliasai di masa depan.
“Bukan hanya semi bansos tetapi mendorong re-sklilling agar sesuai kebutuhan digitalisasi ke depan,” ujar Airlangga.
Selain itu, selama pandemi Covid-19, pelaksanaan program Kartu Prakerja telah membuka pasar bisnis baru yakni layanan pendidikan berbasis teknologi atau sering disebut edutech. Hingga kini tercatat ada 1.700 program khusus digital dengan platform.
“Kartu Prakerja juga baru membuat market baru, yaitu market edutech,” katanya.
Dalam waktu yang bersamaan, program ini mempercepat inklusi keuangan masyarakat. Sebab tidak sedikit peserta program Kartu Prakerja baru pertama kali memiliki rekening bank dalam bentuk dompet digital atau e-wallet.
Tak heran, Airlangga mengaku program Kartu Prakerja banyak diapresiasi masyarakat dalam dan luar negeri. Bahkan Bank Dunia menyebut program pemerintah ini sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tengah dilanda pandemi Covid-19.
“Kartu Prakerja juga dinilai World Bank sebagai program pemerintah yang memberikan akses modal kepada masyarakat, meningkatkan daya beli, dan berikan pelatihan yang sesuai situasi masyarakat saat ini,” kata dia.
Dia menambahkan selama 2 tahun berjalannya program ini, sudah diikuti 11,4 juta masyarakat. Sementara jumlah pendaftar program tembus angka 75 juta orang dari 514 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.
(ZBP)
