BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah mencatat realisasi belanja APBN 2021 mencapai Rp 2.058,9 triliun pada Oktober 2021. Adapun realisasi ini tumbuh 0,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Total realisasi tersebut tercatat belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 14,8 persen.
“Belanja tersebut terdiri belanja modal (proyek infrastruktur dasar/konektivitas, peralatan), belanja barang (vaksinasi, klaim perawatan, dan bantuan produktif), dan penyaluran berbagai program bansos,” ujarnya, Kamis (25/11/2021).
Pemerintah juga mencatat realisasi perjalanan dinas PNS di kementerian/lembaga sebesar Rp 17,8 triliun pada Oktober 2021. Realisasi belanja ini meningkat 27,6 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 13,9 triliun.
Sri Mulyani mengatakan kenaikan perjalanan dinas PNS seiring meredanya kasus Covid-19 sekaligus aktivitas pemerintah yang mulai meningkat.
“Kalau dilihat perjalanan dinas mengalami kenaikan, ini seiring aktivitas pemerintah mulai meningkat dengan semakin terkendalinya Covid-19, yakni 27,6 persen kenaikan perjalanan dinas mencapai Rp 17,8 triliun,” ujarnya.
Sri Mulyani merinci pada Oktober 2021, belanja barang operasional atau non operasional sebesar Rp 146,9 triliun atau tumbuh 52,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selanjutnya belanja pemeliharaan sebesar Rp 27,7 triliun atau naik 3,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Belanja barang badan layanan umum (BLU) sebesar Rp 60,6 triliun atau tumbuh 36,2 persen dari Oktober 2020, serta belanja yang diserahkan ke pemda/masyarakat sebesar Rp 85,5 triliun atau tumbuh 34,5 persen dari periode sama tahun lalu.
Secara keseluruhan, belanja barang sebesar Rp 361,8 triliun atau tumbuh 37 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun angka ini juga mengalami kenaikan dibandingkan Oktober 2020 tumbuh 11,7 persen.
“Belanja-belanja lain, kecuali belanja operasional, masih relatif, dalam hal ini alami kenaikan yang cukup signifikan, yang kami sebutkan kesehatan dan bidang-bidang yang dukung kesehatan,” ucapnya.
Jika realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan, namun tidak dengan realisasi transfer dana daerah dan dana desa. Menurut Sri Mulyani, transfer ke daerah dan dana desa tumbuh minus 7,9 persen.
“Beberapa pemerintah daerah belum memenuhi atau belum menyampaikan laporan syarat salur,” ucapnya.
(ZBP)
