BIMATA.ID, Jakarta – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Novel Baswedan dan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ferry Juliantono, merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Republik Indonesia (RI), Luhut Binsar Panjaitan, mengenai polemik tes PCR.
Novel dan Ferry tergabung dalam Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial. Kaukus dibentuk untuk menanggapi pernyataan Luhut.
“Silakan Pak Luhut, tanpa mengeluarkan uang sepeserpun akan kami sediakan kantor akuntan publiknya,” tutur Ferry, dalam konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (29/11/2021).
Sebelumnya, Luhut menyatakan, siap diaudit untuk membuktikan dirinya tidak menerima keuntungan dari PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). PT GSI merupakan perusahaan penyedia jasa tes PCR. Perusahaan Luhut diduga memiliki sejumlah saham di PT GSI.
Ferry menyampaikan, permintaan audit itu juga dilayangkan untuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI, Erick Thohir, yang diduga memiliki saham di perusahaan penyedia tes PCR lainnya.
Lebih lanjut, Ferry mengatakan, Kaukus akan menyediakan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap perusahaan tersebut. Pasalnya, sejumlah anggota Kaukus memiliki keahlian sebagai auditor. Misalnya, Novel Baswedan yang pernah menjadi penyidik KPK RI dan pengamat ekonomi, Anthony Budiawan.
Ferry menyatakan, akan bersurat resmi kepada Luhut dan Erick untuk meminta kesediaan mereka diaudit.
Di tempat yang sama, Novel Baswedan mengemukakan, sudah melakukan penyelidikan awal soal bisnis PCR. Dirinya mengatakan, menemukan dugaan korupsi dalam bisnis tersebut.
Hal itu yang menjadi alasan Novel bergabung dalam Kaukus. Dirinya tidak merujuk langsung kepada bisnis tes PCR kedua menteri.
“Ini menjadi menarik,” ucap Novel.
[MBN]
