BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengkritik langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta yang membentuk tim cyber army untuk membela Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ima mengungkapkan, MUI Provinsi DKI Jakarta sebagai wadah organisasi Islam seharusnya tidak melakukan hal tersebut. Pasalnya, saat ini warga DKI masih terpolarisasi akibat Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017 lalu. Sehingga, sikap itu dinilai bakal semakin membuat polarisasi semakin besar.
“MUI ini kan induk organisasi Islam, jangan sampai ikut politik praktis yang semakin melebarkan jurang,” ungkapnya di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (22/11/2021).
Pada saat ini, tambah Ima, setiap dinas sudah disediakan anggaran untuk mempromosikan program dan sosialisasi keberhasilan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah pimpinan Anies Baswedan. Sehingga, tidak perlu tim cyber army yang ditugaskan MUI Provinsi DKI Jakarta melakukan hal tersebut.
“Menurut saya, MUI lebih kepada melakukan pembinaan mental kepada warga Jakarta, khususnya yang kemarin terpolarisasi didekatkan, bukan MUI ikut-ikutan menjadikan warga Jakarta lebih terpolarisasi lagi,” tandas Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta ini.
Organisasi MUI Provinsi DKI Jakarta kini tengah menjadi sorotan. Setelah DPRD Provinsi DKI Jakarta menyetujui dana hibah sebesar Rp 10 miliar untuk organisasi tersebut, Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta, Munahar Muchtar, mengumumkan pihaknya akan membentuk cyber army untuk membela Anies Baswedan di media sosial (medsos).
Munahar mengatakan, cyber army nantinya juga akan digunakan untuk melindungi tokoh-tokoh yang telah berjasa terhadap kemajuan Provinsi DKI Jakarta.
“Ini bukan hanya untuk Pak Anies saja, siapa pun tokoh di Jakarta yang berbuat, bekerja untuk kemaslahatan warga Ibu Kota, kenapa tidak kita bisa bekerja sama dengan mereka. Sehingga, Jakarta bisa lebih baik dan maju,” katanya.
Terkait tudingan dana hibah akan digunakan untuk membiayai cyber army, Munahar membantahnya. Ia mengemukakan, dana hibah akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program kerja, serta kegiatan operasional MUI.
“Dana hibah hanya untuk melaksanakan program kerja, serta operasional MUI, dari tingkat Provinsi, Kota, Kecamatan, hingga Kelurahan,” tutup Munahar.
[MBN]
