BIMATA.ID, Jakarta – Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Fahri Hamzah, mengkritisi gaya oposisi atau partai politik (parpol) di luar pemerintahan.
Fahri menyatakan, mereka tidak menjalankan fungsinya secara baik dalam mengawasi jalannya pemerintahan di DPR RI. Padahal, fungsi pengawasan itu sangat dibutuhkan.
“Kritik kepada lembaga negara yang bertugas untuk menjadi pengawas dan oposisi terhadap eksekutif sangat diperlukan, karena kita sebagai rakyat dan pembayar pajak harus melihat bukti nyata bahwa mereka mengawasi,” ucapnya, Jumat (05/11/2021).
Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini melihat, parpol oposisi justru hanya melakukan pencitraan semata, mulai dari memotong gaji para anggota fraksinya, sampai bagi-bagi bantuan sosial (bansos). Padahal, hal tersebut bukan tugas parpol oposisi.
“Sekarang ini yang tampak bukan mereka mengawasi, tapi hanya komen-komen yang tidak jelas dan dibarengi oleh pencitraan, potong gaji, bansos, sumbangan kiri kanan, yang sebetulnya bukan merupakan tugas dari pada lembaga pengawas dan oposisi, tetapi itu sebenarnya tugas eksekutif,” terang Fahri.
Fahri menegaskan, tugas utama dari lembaga legislatif adalah betul-betul melakukan pengecekan secara detail pada aspek aturan, aspek anggaran, dan hal-hal lain yang berbasis kepada regulasi dan administrasi keuangan.
Tidak hanya itu, Fahri menekankan, fungsi tersebut sangat penting dan tidak boleh dianggap remeh. Partai Gelora Indonesia sebagai partai baru yang belum punya instrumen untuk mengawasi Pemerintah RI, wajib mengingatkan semua parpol yang punya kursi di parlemen untuk bekerja sungguh-sungguh dalam situasi krisis seperti ini.
“Jangan main-main dan jangan anggap remeh tugas pengawasan. Sebab, tanpa pengawasan yang baik, jalannya pemerintahan bisa membahayakan keselamatan bangsa dan Negara, serta rakyat Indonesia,” ungkap mantan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
[MBN]
