BIMATA.ID, Jakarta- Ekonom Senior Indef, Didik J Rachbini mengungkapkan, BUMN yang kondisinya bagus tidak banyak. Kebanyakan kondisi perusahaan pelat merah itu berat. Menurutnya, solusinya hanya di DPR.
“Kebanyakan BUMN itu berat. Nah sebab beratnya yang penting perlu diketahui dan solusinya hanya ada di DPR di politik, tidak bisa tidak. Nah kalau di politiknya berat, tambah berat BUMN-nya,” katanya, Selasa (16/11/2021).
Dia juga menuturkan, masalah BUMN adalah institusi dan perilaku. Sehingga, katanya, meskipun ada aturan kalau perilakunya bermasalah tidak akan menyelesaikan BUMN.
“Jadi meskipun yang bikin undang-undang malaikat, tapi perilakunya gabung sama politik, politik sama BUMN, itu nggak ada artinya undang-undang. Jangan berharap undang-undang yang dibikin itu bisa menyelesaikan masalah BUMN,” katanya.
“Tapi BUMN sebenarnya separuh dari ekonomi, ketika BUMN memborong semua pekerjaan pemerintah, Kadin-nya teriak-teriak, ngemis-ngemis semua diborong nggak karu-karuan,” tambahnya.
Menurutnya, perilaku itu terkait dengan politik. Ia pun mencontohkan, jika dirinya seorang pengusaha, maka DPR tak perlu ikut campur. Acara ini sendiri dihadiri juga Anggota Komisi VI Nusron Wahid.
“Nah jadi saudara sekalian, perilaku yang saya kira penting, perilaku itu harus politik. Kalau saya sebagai businessman nggak usah Pak Nusron turut campur, nggak usah. Ada invisible hand yang ngatur. Saya berjualan sepeda, sekarang musim sepeda, harus bagus kualitasnya, harus efisien, harus murah, kalau saya menghasilkan dari bahan baku yang boros, kualitas tidak bagus, saya mati,” jelasnya.
Dia menilai, utang pemerintah dan BUMN sejalan. Memang, utang BUMN bukan utang pemerintah, tapi utang BUMN dijamin pemerintah.
Sebelumnya, Ia memperkirakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meninggalkan utang Rp 10.000 triliun ketika tak menjabat nanti.
“Saya pernah menyampaikan Pak Jokowi itu mewariskan Rp 10.000 triliun, ketika selesai nanti, saya kira lebih. Kemungkinan besar,” katanya.
(ZBP)
