BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Effendi Simbolon berharap, penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI dapat membuat TNI keluar dari praktik politik praktis.
“TNI tidak boleh berpolitik praktis, siapapun. Itu juga bagian yang kita minta komitmen nanti. Tidak boleh berpolitik praktis tetapi mereka digerakkan oleh politik negara, yaitu oleh kebijakan pemerintah dan DPR RI,” katanya, di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (06/11/2021).
Hari ini, Sabtu, 6 November 2021, Jenderal Andika menjalani tes fit and proper bersama Komisi I DPR RI. Penjelasan menantu eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono ini terkait visi misinya berjalan secara terbuka untuk publik.
Namun, tes dan detail pembahasan bersama komisi yang menaungi bidang pertahanan ini berlangsung secara tertutup.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi DKI Jakarta III ini menilai, Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus bisa menjadi lembaga pertahanan negara yang menjadi andalan semua bangsa. Effendi menyebut, TNI menjadi modern, baik kemampuan pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista), serta meningkatkan kesejahteraan prajurit dan keluarganya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga tidak mempermasalahkan masa jabatan Jenderal Andika yang hanya akan sekitar satu tahun. Justru, dengan masa yang singkat tersebut, Jenderal Andika mampu mengembalikan TNI ke khittahnya, sebagai alat pertahanan negara yang menjaga kedaulatan negara.
“Kita ini ingin TNI menjadi kuat dan mempunyai reputasi internasional,” ujar Effendi, dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa.
[MBN]