BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI, yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menuturkan, pihaknya akan segera melakukan langkah-langkah perbaikan tersebut.
“Putusan tersebut kami masih akan pelajari terlebih dahulu, sebelum kemudian DPR mengambil langkah-langkah sesuai mekanisme yang ada untuk mentaati putusan tersebut,” tutur Dasco, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (25/11/2021).
Dasco meminta waktu kepada publik, agar DPR RI melakukan kajian terhadap pasal-pasal UU Cipta Kerja yang dinilai bermasalah dalam putusan MK RI. Sebab, DPR RI masih baru mendengarkan putusan yang dibacakan pada hari ini.
“Ini kan baru putusan tadi, kami akan melihat secara detail dan akan dibuatkan kajiannya oleh badan ahlinya. Baru kemudian akan lakukan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR,” urainya.
Seperti diketahui, MK RI menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. UU Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
“Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan’,” pungkas Ketua MK RI, Anwar Usman, saat membacakan amar putusan.
Dalam pembacaan amar putusan, Anwar menyatakan, UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni Pemerintah RI dengan DPR RI melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.
MK RI memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan itu diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.
“Apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan (UU Cipta Kerja), undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali,” ucapnya.
[MBN]
