BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Fachrul Razi menilai, keputusan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI merupakan hal yang sudah tepat.
Fachrul berharap, sang jenderal dapat memberi perhatian pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan dan pengamanan wilayah perbatasan laut.
“Keahlian Kasad Jenderal Andika Perkasa dalam operasi teritorial dinilai mampu menjadikannya sebagai pimpinan TNI. Sosok seperti ini juga turut mampu berkolaborasi dengan DPD, khususnya terkait pembahasan RUU Kepulauan,” ujarnya, Kamis (04/11/2021).
Selain memiliki prestasi akademik, Fachrul menilai, Jenderal Andika juga memiliki background operasi teritorial yang dibutuhkan TNI dalam menghadapi tantangan ke depan. Salah satunya terkait ancaman konflik di Laut Natuna Utara yang berdampingan dengan Laut China Selatan.
Di DPD RI sendiri, Jenderal Andika nantinya diharapkan bisa mendorong segera diselesaikan, serta disahkannya RUU Daerah Kepulauan yang sudah didorong DPD RI. RUU tersebut sejalan dengan visi dan misi Presiden Jokowi yang ingin memastikan negara hadir di daerah kepulauan.
Terutama di Kepulauan Natuna yang menjadi gerbang NKRI dan sangat rentan dikuasai asing. DPD RI menilai, Indonesia butuh sosok Panglima TNI yang memahami permasalahan, terutama daerah kepulauan dan daerah ekonomi ekslusif.
“Masalah di Natuna bukan hanya soal pencurian ikan. Berbagai negara berusaha mengklaim kawasan Laut China Selatan yang kaya potensi dan akhirnya merembet hingga kawasan ZEE Indonesia. Inilah yang membuat keadaan memanas. Oleh sebab itu, kita berharap pemerintah menerapkan sistem penanganan penegakan hukum, karena tingkat kerawanannya yang tinggi. Maka, sekali lagi kita butuh sosok seperti Jenderal Andika Perkasa,” tutur Fachrul.
[MBN]
