BIMATA.ID, Papua- Salah satu anggota Dewan Gereja Papua, Pendeta Benny Giay menyebut pemerintah Indonesia masih memilih jalan kekerasan dalam menangani konflik bersenjata di Papua.
Benny menilai, hal tersebut bertolak dari pengalaman penanganan konflik di tanah Papua di masa lalu dan kondisi dalam beberapa waktu terakhir, termasuk konflik yang terjadi di enam kabupaten di Papua.
“Bertolak dari pengalaman masa lalu dan fakta-fakta terbaru ini, kami menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia masih memilih jalan kekerasan dalam menghadapi konflik Papua,” kata Benny dalam Seruan Moral Dewan Gereja Papua, Jumat (26/11/2021).
Dia menyebutkan, akibat konflik bersenjata yang terjadi selama bertahun-tahun setidaknya 60 ribu penduduk Papua mengungsi ke hutan atau ke kabupaten tetangga.
Benny dan tiga pendeta lainnya memandang peristiwa tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari politik rasisme sistemik. Mereka menduga terdapat kelompok buzzer yang dimainkan oleh intelijen Indonesia dan kelompok pendukung pemerintah.
Buzzer tersebut, terus menyebarkan hoaks maupun berita dengan muatan opini yang bertentangan mengenai Papua. Keduanya dilandasi sentimen rasis terhadap rakyat Papua.
Dewan Gereja Papua lantas meminta Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terjun ke Papua secara langsung guna melihat kondisi masyarakat Papua.
“(Dewan Gereja Papua) meminta kepada Dewan HAM PBB datang berkunjung ke Tanah Papua untuk melihat secara langsung situasi penderitaan panjang orang Papua selama 58 tahun,” tutur Benny.
Mereka juga menyebut saat ini sudah waktunya pemerintah Indonesia menghentikan kebijakan rasisme sistemik.
Benny dan ketiga pendeta lainnya juga menuntut Presiden Joko Widodo konsisten merealisasikan pernyataan yang ia lontarkan pada 30 September 2019 lalu, yakni berdialog dengan kelompok pro referendum United Liberations Movement for West Papua.
(ZBP)
