BIMATA.ID, Jakarta- PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menandatangani perjanjian penjaminan pemerintah dengan Kementerian Keuangan dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) tentang penyelesaian pinjaman sindikasi. Melalui perjanjian ini, Waskita memperoleh persetujuan penjaminan pemerintah atas fasilitas pinjaman sindikasi sebesar Rp 8,07 triliun.
Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur Kementerian BUMN, Hendrika Nora Osloi Sinaga menuturkan, Pihaknya senantiasa memberikan dukungan dan melakukan monitoring atas program-program yang sedang dijalankan saat ini.
“Kami yakin dengan kordinasi yang baik dapat mewujudkan Waskita untuk kembali kuat, kokoh dan sehat untuk dapat mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan nasional,” ujar Hendria, Senin (01/11/2021).
Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Soewardjono mengungkapkan bahwa penandatanganan ini merupakan rangkaian dari seluruh proses negosiasi dengan para kreditur. Perjanjian penjaminan ini juga merupakan tindak lanjut atas master restructuring agreement (MRA) Waskita.
Dengan adanya penjaminan pemerintah, maka plafon fasilitas kredit bank yang sebelumnya telah ditandatangani dengan bank-bank Himbara akan berlaku efektif.
“Bagi kami, penandatanganan ini merupakan bentuk konkret dukungan fiskal pemerintah terhadap Waskita Karya,” kata Destiawan.
Sebagai informasi, fasilitas ini dijamin oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.211/PMK.08/2020. Menurut destiawan, dukungan ini akan memberikan tambahan modal kerja bagi WSKT dalam rangka perolehan kas dari termin proyek.
Di samping itu, utang vendor secara bertahap akan terbayar sehingga total exposure utang akibat penjaminan pemerintah dan fasilitas bank ini akan menurun.
Dirinya juga menilai, penjaminan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan 8 streams penyehatan Waskita Karya dan sudah terealisasi 100% untuk penjaminan sehingga keuangan perseroan semakin baik. Bahkan, disebutnya sejumlah proyek terakselerasi dengan pesat.
(ZBP)
