BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan menyebut, penegak hukum seperti polisi, hakim, dan jaksa tidak perlu terkena operasi tangkap tangan (OTT).
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menyampaikan, hal tersebut tentu saja tidak dapat dibenarkan. Sebab, azas hukum sudah jelas menyebutkan bahwa semua individu memiliki posisi yang sama di mata hukum.
“Jangankan penegak hukum, petinggi negara saja tidak ada yang kebal hukum. Karenanya, saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut, karena siapapun itu kalau korupsi ya ditangkap. Bagaimanapun metodenya, termasuk OTT,” ucapnya, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (19/11/2021).
Dengan begitu, Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini menegaskan, tidak ada perlakuan khusus kepada aparat penegak hukum yang jelas-jelas melakukan korupsi.
“Jadi tidak ada perlakuan khusus bagi aparat hukum yang korupsi. Justru publik harus diperlihatkan bahwa aparat atau pejabat sama posisinya di mata hukum, tidak ada keistimewaan,” tegas Sahroni.
Lebih lanjut, Sahroni juga menilai, sebagai aparat penegak hukum, justru seharusnya mereka mendapat hukuman lebih berat kalau ketahuan korupsi. Hal ini karena oknum tersebut berarti telah menyalahi amanah.
“Pandangan saya justru ironis, bila ada aparat hukum yang dapat keistimewaan tidak bisa di OTT kalau melakukan korupsi. Malah harusnya hukumannya lebih berat, karena ya mereka harusnya jadi penegak hukum terdepan dan sudah memiliki amanat dari negara untuk menegakan keadilan,” jelas Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi DKI Jakarta III ini.
Oleh sebab itu, Sahroni menegaskan, apa yang disampaikan Arteria Dahlan adalah pendapat pribadi. Sehingga, tidak bisa disangkutpautkan dengan Komisi III DPR RI.
“Tidak ada agenda, apalagi pembahasan mengenai jaksa, polisi, hakim yang tidak bisa di OTT. Itu hanya pandangan pribadi Bung Arteria saja, tidak ada kaitannya dengan Komisi III,” ungkapnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan mengaku, tidak setuju adanya OTT terhadap hakim, jaksa, dan polisi.
Menurut Arteria, dirinya bukan pro terhadap koruptor, namun harus ada penegakan hukum lain selain OTT tersebut terhadap hakim, jaksa, dan polisi. Bahkan, dirinya sedang mengusulkan hal tersebut di Komisi III DPR RI.
[MBN]
