BIMATA.ID, Jakarta- Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin diduga untuk mengakhiri perpecahan anggota dalam masyarakat.
“Melihat perkembangan kita berbangsa. PAN tentu agak prihatin. Oleh karena itu, kami beberapa hari yang lalu rakernas melibatkan seluruh Indonesia, akibat Pilpres 2014, 2019 dan 2024 terjadi pembelahan. Dan pembelahan itu terjadi sampai ke dusun-dusun, tentu narasi-narasi negatif yang memecah belah itu,” kata Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dalam acara Workshop Nasional DPP PAN, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin (04/10/2021).
Diketahui, pembelahan menjadi dua kubu alias polarisasi yang keras mulai terjadi sejak Pilpres 2014. Perpecahan makin menguat usai Pilkada DKI Jakarta 2017, dan kian bersemi di Pilpres 2019. PAN merapat atau ikut koalisi Presiden Jokowi untuk memperkuat Pemerintah Jokowi yang dinilai sebagian pihak kurang dekat dengan Islam.
Menurutnya, anggapan itu tidak benar. Sebab, ada sosok mantan Ketua MUI yang adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sosok nahdliyin seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, hingga aktivis Muhammadiyah yang juga Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.
(ZBP)
