BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah memiliki target menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024.
Dalam mewujudkan misi tersebut, rencananya pemerintah pada tahun ini memiliki tujuh provinsi prioritas dan lima kabupaten yang akan menjadi fokus penanggulangan.
Data provinsi dan kabupaten diambil dari hasil survei sosial ekonomi nasional (susenas) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020. Namun, dengan jarak waktu yang tinggal tiga bulan sampai akhir tahun, diperlukan upaya percepatan untuk menangani hal ini.
Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan tambahan bantuan sosial tunai (BST) untuk rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas di masing-masing provinsi, dengan menggunakan data kelompok penerima manfaat yang tersedia.
“Untuk program khusus di sisa tahun 2021 ini, kita akan menggunakan program yang ada yaitu program sembako dan BLT desa untuk memberikan tambahan bantuan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas ini,” kata Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin di Jawa Tengah (Jateng), Kamis (07/10/2021).
Data kelompok penerima manfaat yang digunakan saat ini mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan juga daftar nama yang digunakan Kementerian Desa (Kemendes) untuk menyalurkan bantuan langsung tunai desa. Namun ke depan, dia menegaskan agar data tersebut terus diperbaiki menjadi lebih mutakhir dan akurat.
“Saya minta agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” ujar Ma’ruf Amin.
(ZBP)
