Menparekraf Akan Bentuk Satgas Perizinan Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Aceh Besar

21 Oktober 2021

BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, melakukan pertemuan dengan beberapa pelaku usaha ekonomi kreatif di Aceh Besar, untuk membahas situasi dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan usahanya.

Pengembangan sektor ekonomi kreatif diharapkan dapat berjalan dengan baik seiring segala masalah atau hambatan yang dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara cepat dan tepat.

Menurut Menparekraf, sudah saatnya pelaku ekonomi kreatif khususnya UMKM dapat menjadi garda terdepan atau menjadi lokomotif dalam membuka lapangan kerja yang lebih luas.

Pertemuan bertajuk “NGOPI (Ngobrol Penuh Inspirasi)” yang diadakan di Maha Corner, Lhoknga, Aceh Besar, Rabu (20/10/2021), dihadiri oleh sejumlah pelaku ekonomi kreatif yang ada di Aceh Besar. Selain itu, turut hadir Bupati Aceh Besar Mawardi; Staf Ahli Bidang Akuntabilitas, Pengawasan, Reformasi, dan Birokrasi Kemenparekraf, Irjen Pol Krisnandi.

Salah satu kendala yang menjadi perhatian Menparekraf adalah masalah sulitnya perizinan produk kuliner dan penyelenggaraan kegiatan (events). Sebagai langkah konkrit, Menparekraf akan membentuk satgas khusus yang menampung secara struktural dan lintas kementerian/lembaga. Sehingga perizinan yang dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi kreatif bisa difasilitasi.

“Saya ingin memastikan bahwa pemerintah hadir untuk membantu segala kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Jangan sampai pemerintah menjadi ganjalan atau suatu hambatan dalam kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Karena pelaku UMKM inilah yang mendorong pergerakan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan,” kata Sandiaga.

Dalam kesempatan itu, Bupati Aceh Besar, Mawardi menyampaikan permohonannya untuk pelaku UMKM agar Menparekraf dapat membantu menghadirkan satu galeri khusus ekonomi kreatif di Aceh Besar.

“Supaya nanti penjualan mereka bisa meningkat. Karena salah satu kendala yang juga kita hadapi adalah penjualan ekonomi kreatif di sini terutama kerajinannya yang masih sedikit,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menparekraf akan menindaklanjuti masukan dari Bupati. Jika dimungkinkan, maka bisa dihadirkan suatu creative hub di Aceh Besar, yang bekerja sama dengan masyarakat, komunitas, serta pemerintah daerah.