BIMATA.ID, Jakarta- Keberhasilan Pemerintah dalam penanganan covid-19 di Indonesia, berpengaruh langsung pada peningkatan kegiatan perekonomian yang tercermin dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada semester I-2021, sekitar 3,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bahkan, pada kuartal III-2021, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi di rentang 4-5 persen year-on-year.
Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T, Irto Ginting menjelaskan keberhasilan pemerintah dalam program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdampak pada peningkatan kebutuhan/demand BBM, termasuk BBM retail dan industri.
Dibandingkan periode awal PPKM, saat ini permintaan BBM retail meningkat delapan persen. Sedangkan industri pertambangan meningkat 35 persen, industri perkebunan 26 persen, sektor migas 21 persen, dan industri lainnya mencapai 17 persen.
Peningkatan aktivitas masyarakat tercermin dalam peningkatan konsumsi BBM sektor retail Pertamina yang tercatat secara nasional pada kuartal III-2021 mencapai 34 juta kiloliter (KL), meningkat hingga enam persen dibandingkan kuartal III-2020. Untuk BBM gasoline (bensin), ada peningkatan sekitar empat persen, dan untuk gasoil (diesel), bahkan mencapai 10 persen.
“Bahkan untuk solar subsidi konsumsi harian sejak September mengalami peningkatan 15 persen dibandingkan rerata harian di periode Januari sampai Agustus 2021. Kenaikan signifikan terjadi di beberapa wilayah seperti Sumatra Barat dan Sumatra Utara serta Riau. Pertamina berkomitmen untuk memenuhinya dan paralel kami akan berkoordinasi dengan BPH Migas untuk penambahan kuota Solar subsidi,” jelas Irto, Minggu (17/10/2021).
Pertamina Patra Niaga terus memastikan stok maupun proses penyaluran (supply chain) aman berjalan dengan baik, bahkan telah dilakukan penambahan penyaluran Solar subsidi dibeberapa wilayah yang mengalami peningkatan konsumsi secara signifikan seperti Sumatra Barat sebesar 10 persen, Riau 15 persen, dan Sumatra Utara 3,5 persen.
Selain penambahan penyaluran, Pertamina juga memastikan kecukupan dan distribusi solar subsidi, mengoptimalkan produksi kilang, serta melakukan monitoring penyaluran agar tepat sasaran antara lain dengan sistem digitalisasi dan pemantauan secara real time melalui Pertamina Integrated Command Centre (PICC). Dalam proses penyalurannya, Pertamina Patra Niaga juga mematuhi regulasi dan ketetapan pemerintah yang berlaku.
”Saat ini Pertamina Patra Niaga terus melakukan penghitungan proyeksi kebutuhan Solar Subsidi dan memastikan suplai yang kami lakukan dapat memenuhi peningkatan demand yang terjadi. Adapun untuk stok dan penyaluran BBM non subsidi seperti Dexlite, Pertamina Dex, Pertamax, dan Pertalite, Pertamina pastikan dalam kondisi aman, masyarakat tidak perlu khawatir,” jelas Irto.
Selain berkoordinasi dengan pihak terkait, Irto mengatakan bahwa Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk menyalurkan Solar Subsidi dengan tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014. Menurutnya, jika lembaga penyalur atau SPBU terindikasi dan terbukti terjadi penyelewengan Pertamina tidak segan memberikan sanksi tegas.
“Hingga Oktober, terdapat 91 SPBU yang tersebar diseluruh Indonesia yang telah diberikan sanksi berupa penghentian suplai atau penutupan sementara, maupun sanksi seperti penggantian selisih harga jual Solar Subsidi akibat melakukan penyaluran yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Penyelewengan yang dilakukan misalkan adalah traksaksi yang tidak wajar, pengisian jeriken tanpa surat rekomendasi, dan pengisian ke kendaraan modifikasi,” terang Irto.
(ZBP)
