BIMATA.ID, Jakarta- Direktur Eksekutif Institute of Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad meminta pemerintah tetap memberikan jaminan sosial atau bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat saat pandemi Covid-19 telah berubah menjadi endemi. Hal tersebut perlu menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ia menilai, program PEN ini bisa tetap berjalan dengan anggaran lebih kecil.
“Program PEN harus tetap dilanjutkan dengan porsi menyesuaikan, mungkin dengan nilai lebih kecil,” kata Tauhid di Jakarta, Selasa (19/10/2021).
Masyarakat menengah ke bawah masih memerlukan bantuan dari pemerintah melalui program bansos yang terus berlanjut.
“Jaminan sosial atau bantuan sosial harus tetap ada, termasuk dukungan program untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) tetap perlu. Jadi kalau kondisi nanti kembali memburuk, kita sudah menganggarkan untuk program-program seperti itu,” ujar Tauhid.
Lalu, Tauhid mengatakan, pemerintah lewat beberapa kementerian dan lembaga perlu mengintegrasikan program-program bansos yang begitu banyak.
“Perlu dijadikan sistem jaminan sosial terpadu yang terintegrasi antara kementerian dan lembaga dengan pendataan yang lebih baik dan tepat sasaran,” ujar Tauhid.
Selanjutnya, UMKM juga mesti terus diberikan bantuan baik melalui kebijakan fiskal maupun nonfiskal.
Misalnya, industri kesehatan dalam negeri yang memerlukan penguatan karena bahan baku industri masih mengandalkan impor.
“Karena sebagian besar, vaksin misalnya, bahan bakunya diimpor. Justru industri berbasis produk kesehatan, termasuk peralatannya, harusnya bisa dikembangkan sehingga apabila ada virus baru masuk, industri kesehatan akan lebih siap,” beber Tauhid.
Selanjutnya, Tauhid menyebut, pemerintah perlu menarik banyak investasi masuk ke dalam negeri agar perekonomian cepat pulih, baik berupa investasi langsung maupun percepatan penyaluran anggaran pemerintah untuk program-program infrastruktur padat karya.
Ia mengatakan, hal ini agar tercipta banyak lapangan kerja untuk masyarakat menengah ke bawah yang kehilangan pekerjaan selama Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
