BIMATA.ID, Jakarta- Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Philips Vermonte, menilai publik yang kritis terhadap pemerintah bukan berarti membenci. Hal ini disampaikan Philips menanggapi hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tentang dua tahun pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin.
“Survei ini menjelaskan bahwa kalau masyarakat kritis atau tidak puas itu bukan berarti membenci,” kata Philips dalam acara rilis survei SMRC, Selasa, 19 Oktober 2021.
Melihat hal ini, Philips meminta agar orang-orang yang berseberangan dengan Jokowi secara politik tak mengeksploitasi kritisisme masyarakat sedemikian rupa. Di sisi lain, ia juga meminta agar para pendukung Jokowi atau pemerintah tak merespons suara kritis atau kritik secara berlebihan.
“Jika masyarakat kritis juga tidak boleh dihantam cepat-cepat. Karena apa, mereka bukan membenci,” ujarnya.
Hasil survei SMRC pada September 2021 mencatat tingkat kepuasan atau approval rating terhadap Presiden Jokowi sebesar 68,5 persen. Secara demografi, tingkat kepuasan paling rendah ada pada warga yang berusia lebih muda, berpendidikan lebih tinggi, dan berpendapatan lebih besar.
Survei ini digelar pada 15-21 September 2021 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden yang dipilih secara acak. Response rate sebesar 981 responden atau 80 persen. SMRC menyebut margin of error surveinya plus minus 3,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Philips mengatakan demografi itu merupakan kelompok masyarakat kelas menengah. Mereka, kata dia, kemungkinan tak termasuk penerima bantuan sosial dari negara dan lebih independen secara ekonomi. Menurut Philips, kelompok muda, terdidik, dan berpendapatan besar ini penting bagi demokrasi.
“Bahwa mereka kritis, sudah seharusnya begitu. Memang orang-orang yang tidak bergantung kepada negara secara ekonomi, itulah yang dianggap penting untuk menciptakan masyarakat yang balance,” ucap dia.
Kendati kritis, kelompok masyarakat ini rasional dalam menilai kebijakan pemerintah. Ia berpendapat banyak di antara mereka yang menyatakan mendukung dan tetap puas dengan kinerja pemerintah.
Dia mencontohkan, dari 24,8 persen yang menilai penegakan hukum dalam kondisi buruk, sebanyak 47 persen di antaranya menyatakan sangat atau cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi secara umum. Begitu pula dari 48,2 persen yang menilai pemberantasan korupsi semakin buruk, yang tetap puas terhadap kinerja Jokowi – Ma’ruf Amin secara umum sebesar 58 persen.
Menurut Philips, ini menandakan bahwa masyarakat bisa memilah-milah isu sebelum menilai kinerja pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin.
“Satu kebijakan tidak bisa membuat penilaian terhadap seluruh kebijakan kolaps, atau (penilaian) yang baik tidak menghilangkan kritisisme terhadap kebijakan yang lain,” kata Direktur Eksekutif CSIS.
(ZBP)
