BIMATA.ID, Jakarta – Partai Golongan Karya (Golkar) berhasil meraih penghargaan sebagai partai politik (parpol) dalam ajang keterbukaan informasi publik. Pemberian penghargaan ini digelar Komisi Informasi Pusat (KIP), pada Selasa, 26 Oktober 2021.
Partai Golkar menjadi salah satu dari sejumlah parpol di Indonesia yang mendapat penghargaan dalam ajang keterbukaan informasi publik tersebut.
Ketua KIP, Gede Narayana mengemukakan, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Indonesia menunjukkan hasil pada posisi sedang, yakni dengan IKIP sebesar 71,37 persen.
Pada 2021, ada 337 badan publik yang dimonitor dan dievaluasi terkait keterbukaan informasi publik. Jumlah itu menurun dibandingkan pada 2020, yang mencatat 348 badan publik.
Gede Narayana menyampaikan, penghargaan keterbukaan informasi publik tersebut bukan sebagai ajang kontestasi antar badan publik.
“Penghargaan ini bukan sebagai kontestasi antar badan publik, tetapi harus dimaknai implementasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya, Selasa (26/10/2021).
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Ma’ruf Amin menyampaikan, penghargaan tersebut sebagai pendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Hasil keterbukaan informasi publik ini bisa dijadikan bahan evaluasi seluruh badan publik.
Wapres Ma’ruf menegaskan, negara menjamin keterbukaan informasi publik untuk masyarakat.
Berdasarkan hasil pemantauan KIP, ada kenaikan kelas informatif dari seluruh badan publik yang dimonitor. Hal itu menunjukkan target RPJM sebanyak 35 badan publik masuk klasifikasi informasi telah terlampaui.
“Ini menjadi cermin lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008, telah membawa perubahan yang baik bagi pelaksanaan, serta keterbukaan informasi publik,” tutur Wapres Ma’ruf.
Wapres Ma’ruf berpesan, kepada seluruh badan publik yang masih dalam klasifikasi cukup informatif hingga kurang informatif untuk berbenah. Yakni, dengan memperbaiki manajemen yang mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola.
[MBN]