BIMATA.ID, Jakarta – Partai Golongan Karya (Golkar) didorong untuk membentuk koalisi nasionalis-religius dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini disambut baik oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai politik (Parpol) berbasis ideologi Islam.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Amir Uskara mengemukakan, wacana koalisi nasionalis-religius patut dipertimbangkan. Oleh karenanya, wacana tersebut akan dibahas dalam internal PPP.
“Kalau ada dorongan dari Golkar untuk membentuk koalisi nasionalis religius, tentunya akan menjadi salah satu referensi bagi PPP bila nanti dibicarakan secara internal,” ucapnya, Senin (04/10/2021).
Saat ini, sambung Amir, partainya sama sekali belum membahas terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Sebab, PPP masih disibukkan dengan konsolidasi internal di tingkat daerah.
“Masih konsolidasi kepengurusan di internal, setelah tingkat provinsi tuntas, saat ini konsolidasi baru sampai di tingkat kabupaten/kota,” lanjut Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) ini.
Bicara soal calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Cawapres), Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) I ini menegaskan, PPP akan mengutamakan kader terbaiknya, yakni Suharso Monoarfa untuk maju di Pilpres 2024.
“Kalau ada dari internal pasti prioritas utama adalah Pak Suharso sebagai Ketum (Ketua Umum),” tegas Amir.
Ihwal kemungkinan membentuk koalisi dengan Partai Golkar dan mengusung pasangan Airlangga-Suharso sebagai Capres dan Cawapres 2024, Amir menilai, kemungkinan tersebut sangat terbuka.
Terlebih saat ini PPP belum memutuskan dan membahas resmi terkait pasangan Presiden dan Wakil Presiden.
“Karena memang belum pernah ada pembicaraan, maka semua opsi tentu masih terbuka sampai ada keputusan final di internal partai,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Satuan Karya (Satkar) Ulama Indonesia Partai Golkar, mendorong Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, untuk membangun komunikasi dengan partai berbasis agama.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ini juga diminta untuk menjaga hubungan baik dengan alim ulama.
[MBN]
