BIMATA.ID, Jakarta – Pengamat politik, Jajat Nurjaman mengatakan, model komunikasi politik Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia (RI), Tri Rismaharini, saat menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) dinilai ingin menghapus raport merah menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang sebelumnya terjerat kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
“Pro dan kontra terkait gaya komunikasi politik Mensos Tri Rismaharini ini merupakan hal yang wajar. Apalagi, PDIP sebagai partai penguasa saat ini butuh citra baik akibat kegagalan Mensos yang diusung sebelum Bu Risma,” katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Bimata.Id, di Jakarta, Senin (04/10/2021).
“Saya kira terlepas dari adanya pihak yang kontra, yang jelas dengan gaya komunikasi politiknya tersebut, Bu Risma sudah mendapatkan tempat tersendiri di kalangan masyarakat saat ini,” pungkas Jajat.
Menurut Jajat, sistem penyaluran dana bansos antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Pemerintah Pusat masih belum terkoneksi dengan baik. Bahkan, masih banyak laporan bahwa penyaluran dana bansos tidak tepat sasaran.
“Kehadiran Bu Risma di kabinet memberi warna sendiri. Di sinilah nilai politik yang didapatkan oleh PDIP sebagai partai penguasa,” tutur Direktur Eksekutif Nurjaman Center Indonesia Demokrasi (NCID) ini.
“Masalah tentang gaya komunikasinya yang dianggap kurang tepat, serta cenderung marah-marah dan bergaya one man one show, bisa dikatakan sudah merupakan ciri khas Bu Risma sejak menjadi Wali Kota Surabaya. Tapi, yang jelas yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah hasil kerja nyata, dibandingkan hanya meributkan gaya komunikasi politiknya,” ucap Jajat.
[MBN]
