BIMATA.ID, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), akhirnya bersuara soal isu yang muncul terkait dukung mendukung bakal calon Presiden (Capres) dari internal partai dan memunculkan istilah banteng vs celeng.
Belakangan, muncul konflik saling lempar pernyataan antara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Bambang Wuryanto, dengan kader PDIP di Yogyakarta yang merupakan pendukung Ganjar Pranowo.
Menanggapi situasi itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan, partainya selalu berkomitmen untuk terus memperkuat tradisi demokrasi Pancasila yang mengakar pada budaya bangsa.
Bagi PDIP, demokrasi di Indonesia bukan demokrasi elektoral individual. Demokrasi Indonesia mengacu pada budaya bangsa yang mengedepankan gotong-royong, musyawarah, dan kepemimpinan yang didukung oleh spirit kolektivitas gotong-royong, bukan individual.
Dalam konteks tersebut, PDIP sendiri telah membangun demokrasi yang semakin matang, agar lahir pemimpin bangsa yang hebat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemimpin politik dari tingkat pusat hingga daerah, yang disiapkan melalui mekanisme kaderisasi kepemimpinan partai.
Contohnya, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), Prananda Prabowo, Puan Maharani, Olly Dondokambey, Ganjar Pranowo, Wayan Koster, Tri Rismaharini, Djarot Syaiful Hidayat, Abdullah Azwar Anas, Mardani, Sultan Riska, dan lain-lain. Semua lahir dari mekanisme kaderisasi partai.
“PDI Perjuangan terus melakukan konsolidasi dan kaderisasi partai. Itu semua perlu kerja sistemik melalui bangunan organisasi kepartaian. Jadi terkait dengan Capres dan Cawapres, partai memiliki banyak kader yang mumpuni yang telah dipersiapkan partai,” ucap Hasto, Jumat (15/10/2021).
Hasto menjelaskan, keputusan terhadap siapa Capres dan Cawapres PDIP telah diatur lewat hasil Kongres V PDIP. Intinya, Kongres telah memberikan mandat kepada Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Pengumuman akan dilakukan pada momentum yang tepat. Semua memerlukan pertimbangan yang matang, bukan asal deklarasi. Itulah tata cara melahirkan pemimpin, perlu pertimbangan matang dan jernih,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, saat ini PDIP melihat ada sekelompok kepentingan yang tidak mau bekerja keras melakukan kaderisasi secara sistemik, lalu mengambil jalan pintas dengan mencalonkan orang tertentu dengan berbagai subjektivitas kepentingan.
“Partai terus mencermati dinamika politik yang berkembang. Seluruh kader dan anggota partai terus memegang disiplin dan lebih memilih membantu rakyat di dalam seluruh program recovery atas dampak pandemi,” ungkap Hasto.
[MBN]
