BIMATA.ID, Jakarta- Belakangan ini, penggunaan cadangan beras pemerintah (CBP) semakin tidak jelas. Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog), Budi Waseso di Ombudsman RI, Jakarta, Senin (18/10/2021).
Alasannya pasar utama penyaluran beras dari Bulog, yakni program rastra pemerintah telah berganti. Semula pemerintah membagikan beras kepada masyarakat miskin, kini bantuan sosial yang diberikan berupa uang tunai.
“Penggunaan CBP ini makin tidak jelas karena programnya sudah beralih dari bansos renstra ini tidak ada. Kalau sekarang ini semua ada di Kementerian Sosial,” kata Budi.
Dihapusnya program tersebut membuat Bulog kehilangan pasar 2,6 juta ton per setahun.
“Persoalannya karena begitu program Mensos rastra jadi BLT dan paket sembako maka CBP ini berhenti. Pasarnya Bulog hilang 2,6 juta ton setahun,” ungkapnya.
Hal ini pun menjadi dilema bagi Perum Bulog dalam hal pengelolaan CBP. Pemerintah meminta agar Perum Bulog menyerap hasil panen petani hingga 1 juta ton sampai 1,5 juta ton per tahun.
Sementara kebutuhan beras untuk antisipasi bencana alam dan KPHS maksimal hanya 850 ribu ton. Di sisi lain pasar penyaluran beras yang dibeli sudah berkurang banyak dan penugasan tersebut tidak bisa ditolak.
(Bagus)
