Bantuan Pemprov Nihil, Tuan Rumah Porprov Sulsel Kesulitan Dana
BIMATA.ID, Makassar – Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulsel 2022 terancam tertunda. Bulukumba dan Sinjai yang jadi tuan rumah event dua tahunan tersebut kelabakan dari sisi anggaran.
Pemprov Sulsel sejauh ini belum mengucurkan bantuan anggaran. Sementara, anggaran yang dibutuhkan mencapai puluhan miliar.
Senin (18/10/2021) siang tadi, DPRD Bulukumba-Sinjai, KONI Bulukumba-Sinjai menghadori rapat dengar pendapat bersama Bidang Keungan Sulsel di Komisi E DPRD Sulsel.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bulukumba Asrar Andi Amir mengatakan, Porprov dihelat pada 9 September 2022 mendatang. Tetapi hingga saat, ini pemprov belum memberikan tambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan itu. Dana yang dibutuhkan Rp20 miliar.
“Kami mencari solusi dari pertemuan ini. Sebab kami sudah ajukan proposal bantuan dana tambahan tapi sampai sekarang belum ada dari pemerintah provinsi,” kata Asrar kepada wartawan.
Asrar mengungkapkan, bahwa Kabupaten Bulukumba hanya mampu menyiapkan anggaran Rp10 miliar untuk kesiapan tim. Sehingga butuh dana tambahan lagi untuk digunakan pembangunan vanue dari 13 cabang olahraga yang dipersiapkan.
“Contoh pembangunan vanue bola voli indoor,” katanya.
Dia berharap, pemerintah provinsi serius membantu dua daerah yang mengadakan kegiatan tersebut. Sebab Porprov sudah mendapat persetujuan dari Gubernur nonaktif Nurdin Abdullah saat itu.
“Kalau ini ditunda, maka perlu dianggarkan pada tahun 2023. Jangan ketika 2024 baru dicanangkan. Pasti sulit karena bersamaan dengan pilkada serentak,” katanya.
Ketua DPRD Sinjai Jamaluddin mengatakan, pihaknya sudah siap mengadakan even dua tahunan itu. Tapi dana yang dibutuhkan masih kurang sehingga butuh dukungan dari pemerintah provinsi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Dana yang kami butuhkan Rp45 miliar dari 21 cabang olahraga yang dipertandingkan,” kata politisi Gerindra ini.
Menurutnya, anggaran itu digunakan untuk pelaksanaan dan perbaikan vanue. Di antaranya stadion sepakbola, kolam renang, voli, dan dayung.
“Kami tidak mau asal-asalan. Makanya perlu sharing anggaran 60-40 persen untuk kabupaten dan provinsi,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Keungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Sakura meminta pemerintah di dua daerah itu memaksimalkan anggaran yang ada saja.
“Jalan saja, tidak usah terlalu mewah. KONI saja pada PON Papua mengusulkan anggaran Rp89 miliar dikurangi akibat pandemi Covid-19 menjadi Rp30 miliar,” katanya.
Anggota Komisi E Andi Mangunsidi Massarapi berharap kegiatan ini tidak ditunda. Sebab, lokasi kegiatan Pekan Olahraga Provinsi telah disetujui oleh gubernur saat itu. Meski diketahui kondisi keungan dari pemerintah kurang bagus.
“Jangan mengambil kesimpulan untuk ditunda,” katanya.
(HW)
