BIMATA.ID, Yogyakarta– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ahmad Muzani mengingatkan agar tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam seleksi CPNS tidak sekedar jadi formalitas.
Hal itu disampaikan Muzani saat Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik terkait pelaksanaan seleksi CPNS 2021 di kantor Regional I Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Yogyakarta pada, Rabu (22/09/2021).
“Tes wawasan kebangsaan seperti apa yang diberikan kepada calon PNS dan Calon PPPK, Standarnya apa, apa yang ingin dicapai dari TWK itu, sebab jangan di jadikan itu sebagai formalitas tes, tapi kemudian pencapaian TWK tidak masuk dalam maksud diselenggarakannya TWK,” kata Muzani.
Muzani mengisahkan sejarah rekrutmen PNS, dimana negara memberikan penghargaan kepada masyarakat memiliki berprestasi seperti atlet, karena prestasinya negara memberikan penghargaan seperti dijadikan PNS atau pegawai BUMN.
Namun hal tersebut, saat ini dihilangkan dan diganti dengan pemberian hadiah kepada masyarakat yang menorehkan prestasi sembari mencontohkan atlet olimpiade Tokyo yang dapat penghargaan berupa hadiah dari negara.
“Apakah dengan cara seperti itu tidak bisa dilakukan untuk para tenaga honor kita, termasuk guru honor, yang karena pengabdiannya, jasanya, ketulusannya, kemudian mereka mengabdikan diri dalam dunia pendidikan, mengisi ruang yang tidak mampu dilakukan oleh para PNS dan para pegawai guru, mereka dengan ikhlas puluhan tahun menerima gaji yang seadanya, ada yang 200 ribu, 300 ribu, kadang-kadang tiga bulan sekali,” papar Muzani.
Selanjutnya Muzani menceritakan Kondisi para Guru tenaga honorer di masa pandemi Covid-19 yang tetap berupaya melakukan pengajaran kepada siswa yang tidak memiliki fasilitas seperti Hp, internet dan lainnya, para guru tersebut menggilir waktu dengan melakukan pertemuan di rumah murid sampai 6 siswa.
“Ahirnya proses belajar mengajar dengan keterbatasan para guru honorer itu mendatangi rumah murid, dikumpulkannya anak-anak 5-6 orang, 1 jam belajar guru itu pergi ke rumah murid yang lain,” Muzani mengisahkan perjalanan para guru yang mendidik generasi-generasi hingga saat ini.
“Alangkah luhurnya jika kemudian negara memberi apresiasi dan penghargaan dengan cara memberikan, syukur PNS tapi kalau bukan minimal pegawai PPPK,”sambungnya
Dalam kesemptan tersebut, Muzani didampingi oleh Prasetyo Hadi selaku anggota komisi II DPR RI dan disambut oleh pimpinan Komisi II serta Anjaswari Dewi sebagai Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Yogyakarta.
(ZBP)
