BIMATA.ID, Jakarta – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, mengantisipasi pungutan liar (pungli) yang berpotensi terjadi di Samsat dan Satpas, yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta. Ada lima upaya polisi mencegah pungli.
“Pertama, mengurangi interaksi antara petugas dan masyarakat yang dilayani dengan membangun sistem online berbasis IT,” ungkap Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, Rabu (15/09/2021).
Kombes Sambodo menerangkan, berbagai aplikasi telah diluncurkan. Seperti aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) untuk perpanjangan SIM, Samsat Online Delivery (SIONDEL), dan Samsat Digital Naisonal (SIGNAL) untuk perpanjangan STNK, serta tilang elektronik atau e-TLE untuk tilang elektronik.
“Kedua, meningkatkan pengawasan melalui CCTV, pengawasan melekat dan lainnya,” terangnya.
Lalu ketiga, membuka kotak pengaduan atau loket pengaduan masyarakat. Keempat, menempelkan tulisan tidak dipungut biaya di Samsat dan Satpas.
Kelima, memberikan penghargaan dan hukuman secara tegas bagi anggota yang kedapatan pungli. Anggota yang kedapatan memungut uang secara ilegal kepada masyarakat akan menjalani sidang disiplin dan kode etik.
“(Anggota terbukti melanggar) ada mutasi demosi, turun pangkat dan sebagainya,” jelas Kombes Sambodo.
Sebelumnya, pegiat antikorupsi, Emerson Yuntho, mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Dirinya meminta, Presiden Jokowi membenahi secara menyeluruh untuk mencegah praktik pungli di lingkungan Samsat dan Satpas.
Pencegahan yang dilakukan saat ini dinilai gagal. Sebab, praktik pungli masih banyak ditemukan di Samsat dan Satpas wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya.
“Bapak Presiden bisa perintahkan Menko Polhukam (Mahfud MD) dan Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) untuk membereskan masalah ini secara permanen, sehingga tidak terjadi di kemudian hari,” katanya, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/09/2021).
[MBN]
