BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mendorong Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dipersiapkan sebagai praktik demokrasi milik rakyat, bukan dominasi minoritas eksklusif elite dinasti politik, nepotisme keluarga, dan koalisi partai politik (Parpol), yang akan mengulang penderitaan rakyat di masa lampau.
Hal itu disampaikan Busyro menanggapi pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), Bambang Soesatyo alias Bamsoet, yang mengatakan tidak pernah membahas agenda perpanjangan masa periode kepresidenan.
“Jadi tadi kata Ketua MPR RI menyampaikan seperti itu, tidak akan ada agenda perpanjangan, dan itu menjadi keputusan MPR. Maka, sejarah akan mencatat MPR di bawah kepemimpinan kolektif sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berakhir InsyaAllah husnulkhatimah. Tidak menjadi bahan rumpian-rumpian murahan dari rakyat akibat salah langkah,” katanya, dalam Webinar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) dan Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah dengan topik Presiden Tiga Periode: Antara Manfaat dan Madharat, Senin (13/09/2021).
Dia menyampaikan, Muhammadiyah akan tetap terus mengajak semua elemen bangsa mengawal wakil rakyat di MPR RI untuk berkhidmat lebih dalam, tenang, pro rakyat, serta kejernihan akal budi jika amendemen konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dilakukan.
“Mohon bertanya kepada kata hati nurani bapak ibu anggota MPR RI, apakah agenda amendemen itu sungguh-sungguh jawaban atas berbagai problem kerakyatan dan demokrasi di atas. Itu kami bersama Muhammadiyah bersama elemen masyarakat sipil serius penuh pengharapan kita berseru, bersama untuk terus menjaga marwah lembaga MPR RI,” ujar Busyro.
“Mudah-mudahan pemikiran-pemikiran ini membawa manfaat yang lebih besar, didengar dengan hati nurani dan akal budi oleh anggota MPR, DPR, DPD, yang pada hakikatnya semua yang kita lakukan harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT,” tandasnya.
[MBN]
