BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia (RI), Retno Marsudi mengatakan, Indonesia tidak memiliki kepentingan pribadi di Afghanistan yang kini telah dikuasai milisi Taliban.
Pernyataan itu merupakan salah satu pesan yang disampaikan Retno saat bertemu petinggi Taliban di Doha, Qatar, pekan lalu.
“(Kepada Taliban) kami tegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki vested interests (kepentingan) di Afghanistan. Satu-satunya keinginan Indonesia adalah melihat Afghanistan yang stabil dan makmur,” katanya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dengan Komisi I DPR RI, Kamis (02/09/2021).
Dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut, Retno juga memaparkan dua pesan utama Indonesia lainnya ke Taliban, yakni pentingnya pembentukan pemerintahan inklusif di Afghanistan.
Ia juga menyampaikan, Indonesia meminta jaminan ke Taliban bahwa Afghanistan tidak menjadi sarang aktivitas teroris yang dapat mengancam stabilitas kawasan dan dunia.
“Dari pembicaraan dengan Taliban yang saya lakukan di Doha pada 26 Agustus lalu, Taliban menyampaikan komitmen untuk berusaha keras membentuk pemerintahan yang inklusif,” tandas Retno.
Retno mengemukakan, Taliban memang telah menunjuk sejumlah orang mengisi beberapa kursi menteri Afghanistan. Namun, Taliban mengaku itu hanya sementara sampai pemerintahan inklusif benar-benar terbentuk.
Salah satu tantangan terbesar Taliban saat ini, ujar Retno, memang membentuk pemerintahan inklusif yang dapat mewakili seluruh lapisan masyarakat Afghanistan.
“Mereka (Taliban) mengatakan penunjukkan (menteri) ini sifatnya sementara,” ujarnya.
Milisi Taliban terus memperkuat kontrolnya terhadap Afghanistan sejak berhasil menduduki sebagian besar wilayah, termasuk Ibu Kota Kabul pada 15 Agustus lalu.
Taliban juga sudah menunjuk beberapa orang kepercayaannya untuk mengisi sejumlah kursi menteri, seperti Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan, Kepala Intelijen, Gubernur Bank Sentral, hingga Gubernur Kabul.
Bahkan, Taliban mengklaim sedang mempersiapkan upacara untuk mengumumkan kabinet pemerintahan baru Afghanistan di Istana Kepresidenan Kabul dalam waktu dekat.
Selain isu Afghanistan, Retno juga memaparkan progres ASEAN dalam menangani krisis politik usai kudeta militer terjadi di Myanmar pada Februari lalu.
Retno menguraikan, saat ini Indonesia masih terus memantau kinerja utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, yang baru-baru ini ditunjuk untuk membantu penyelesaian krisis politik di negara tersebut.
[MBN]
