BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, memberikan pernyataannya terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 mendatang.
Mardani mengemukakan, jika Pilkada 2024 dilakukan secara serentak, maka akan menimbulkan dampak buruk terhadap kondisi politik di sejumlah daerah di Indonesia.
“Pemerintah berpeluang mengangkat ratusan Plt kepala daerah yg masa jabatannya berakhir pd tahun 2022 & 2023. Tingkat provinsi ditunjuk oleh Mendagri atas persetujuan presiden. Ada bbrp hal yg hrs dihindari agar tdk bersinggungan dgn kepentingan tertentu,” ujarnya, dalam akun Twitter pribadi @MardaniAliSera, dikutip Bimata.Id pada Rabu (22/09/2021).
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) ini menyebut, eksperimen tersebut sangat berisiko. Sebab, Pelaksana Tugas (Plt) tidak memiliki legitimasi politik yang lama dan dapat diberhentikan kapan saja.
“Peluang konsolidasi kekuatan politik yg stabil bs sulit dillasanakan. Bisa berujung pd buruknya pelayanan utk publik & kualitas pembangunan,” lanjut Mardani.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi DKI Jakarta I ini menilai, penunjukan Plt yang demikian banyak untuk durasi yang lama bisa dimanfaatkan untuk konsolidasi politik kelompok tertentu.
“Karena itu transparansi, akuntabilitas & partisipasi pengawasan dari publik wajib ditegakkan. Argumentasi & informasi penunjukkan sosok Plt mesti diumumkan pd publik,” pungkas Mardani.
Dengan demikian, Mardani menuturkan, pengawasan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan pemerintahan yang baik harus dilakukan secara intensif.
“Jika ditemukan penyimpangan bisa segera diganti,” tutur Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini.
[MBN]
