BIMATA.ID, Jakarta – Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem), Irma Suryani Chaniago, merespons pernyataan Kamhar Lakumani, yang mencurigai pertemuan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) dengan elite partai politik (Parpol) pendukung pemerintah terkait dengan perubahan masa jabatan presiden.
Irma mengatakan, pernyataan politikus Partai Demokrat itu menunjukkan kebiasaan oposisi Pemerintah RI.
“Oposisi kan, bawaannya memang selalu curiga, tetapi itu sah-sah saja,” katanya, Jumat (03/08/2021).
Terkait dengan masa jabatan presiden, Irma menegaskan, Presiden Jokowi sudah menolak wacana tersebut.
Perempuan berdarah Minang ini menyatakan, dunia politik itu bergerak dinamis, jadi seharusnya tidak ada yang terbawa perasaan.
“Politik itu dinamis, tidak perlu baper juga sebagai politikus,” tandas Irma.
Irma juga menanggapi isu Amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Dia menilai, jika perubahan konstitusi negara untuk kepentingan yang lebih baik, maka seharusnya tidak masalah.
“Asal tidak hanya untuk kepentingan politik,” imbuhnya.
Perempuan yang akrab disapa Uni Irma ini, menyoroti sikap oposisi yang mengaitkan Amendemen UUD 1945 dengan perubahan masa jabatan presiden.
“Indonesia menganut sistem presidensial sekaligus parlementer, jika parlemen mayoritas setuju, kan mereka (oposisi) juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kayak enggak pernah berkuasa aja,” ujar Irma.
[MBN]
