BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengklaim, tidak ada lobi politik seiring kandasnya interpelasi terkait Formula E. Rapat paripurna yang digelar terkait interpelasi ini tidak kuorum.
“Enggak ada (lobi DPRD), kita kan eksekutif itu melaksanakan tugas eksekutif, DPRD melakukan tugas legislatif, kami saling menghormati satu sama lain. Tidak ada upaya-upaya mempengaruhi satu sama lain, apalagi mengintervensi,” ucapnya, di Balai Kota Jakarta, Kamis (30/09/2021).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi DKI Jakarta ini menyatakan, selama ini hubungan antara legislatif dan eksekutif berjalan dengan baik dan harmonis. Ia pun berharap, hubungan tersebut tidak rusak meski ada proses interpelasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Kita semua sudah sangat dewasa, punya sikap masing-masing. Kita hormati sikap semuanya. Kita tentu berharap semua hubungan tetap terus baik antara DPRD dengan Pemprov DKI Jakarta, terus kita jaga, hubungan kita selama ini cukup baik dan harmonis,” terang Riza.
Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Formula E masih menjadi polemik. Dua Fraksi di DPRD Provinsi DKI Jakarta, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajukan hak interpelasi terkait penyelenggaraan Formula E.
Namun, usulan interpelasi terhambat di rapat paripurna lantaran tidak kuorum. Dari 106 Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, rapat hanya dihadiri sebanyak 32 orang dari Fraksi PDIP dan PSI.
Ketua Fraksi PSI DPRD Provinsi DKI Jakarta, Idris Ahmad menilai, tujuh fraksi yang tidak hadir lalai menjalankan tugas mereka. Tidak hanya itu, Idris bahkan menyebut tujuh fraksi tersebut sudah kenyang ditraktir makan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan.
“Sudah kenyang ditraktir makan Gubernur Anies, sekarang malah bolos rapat. Kita ini bukan parlemen tempat makan, tapi parlemen sesungguhnya yang bicara di forum terhormat, yakni rapat paripurna DPRD DKI Jakarta,” ungkapnya, Selasa (28/09/2021).
Idris menduga, rapat paripurna bisa diboikot lantaran sudah terdapat lobi politik yang sangat kuat guna menggagalkan interpelasi terkait Formula E.
[MBN]
