BIMATA.ID, Jember- Presiden Jokowi menginstruksikan harga jual jagung harus maksimal Rp4.500. Hal ini dikritik keras oleh Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jember Jumantoro yang menilai, kebijakan terssebut hanya akan menguntungkan peternak ayam, namun merugikan petani jagung.
“Kita bukannya tidak mendukung pemerintah, tetapi tolonglah presiden itu punya hati untuk petani. Seperti lombok (cabai), ketika harga naik, pemerintah cawe-cawe (intervensi) dengan mendatangkan impor. Tetapi ketika harga terjun bebas, pemerintah malah lepas tangan,” ujar Jumantoro pada, Kamis (16/09/2021).
Menurutnya, kondisi petani saat ini sedang amat terhimpit karena biaya produksi yang makin tinggi. Di sisi lain, perubahan iklim selama beberapa tahun terakhir, turut berpengaruh terhadap hasil produksi petani.
Petani jagung hanya bisa mencapai titik impas produksi (break event point/BEP) di kisaran harga jual Rp4.000 per kg. Jika pemerintah menetapkan harga jual jagung untuk pakan ternak di harga Rp 4.500, maka petani kemungkinan hanya bisa mendapatkan harga pembelian maksimal Rp4.200 karena harus melewati rantai pasok seperti tengkulak.
“Kita petani jagung itu menikmati harga di atas Rp 5.000 itu kan tidak setiap hari. Sehingga presiden harus mencari solusi agar petani tidak rugi,” tutur Jumantoro.
HKTI Jember mengajak pemerintah untuk duduk bersama, menghitung berapa biaya produksi dalam 1 hektare jagung.
“Petani sebenarnya menyadari bahwa peternak ayam juga tidak boleh kesulitan mendapatkan jagung, tetapi petani juga jangan sampai rugi,” ujarnya.
Jumantoro meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan jumlah petani jagung yang lebih besar daripada jumlah keseluruhan peternak ayam.
“Lagipula, peternak ayam itu rata-rata menggunakan pakan olahan dengan jagung itu hanya sebagai bahan dasarnya. Lantas, siapa yang diuntungkan dengan penetapan harga Rp 4.500 itu? Jangan-jangan kalangan pabrikan yang diuntungkan,” tanya Jumantoro.
(Bagus)