Gerindra Ingin Guru Honor Diangkat Jadi PPPK Tanpa Perlu Tes
BIMATA.ID, Jabar – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), Ahmad Muzani menyebut, masa depan Indonesia ditentukan oleh keberhasilan pembelajaran tatap muka yang mulai berlangsung.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini mengemukakan, pendidikan cara paling penting dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
“Murid tidak ketemu guru, dosen tidak ketemu mahasiswa, santri tidak berjumpa dengan kiainya,” ujar Muzani, dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan SMA Darul Hikam, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar), Selasa (21/09/2021).
Pembelajaran melalui daring ternyata sangat dipengaruhi ketersediaan gadget, jaringan internet, dan kuota internet. Muzani menyebut, sistem tersebut tidak optimal.
“Ini yang menyebabkan pendidikan kita tidak bisa maksimal, bahkan lama kelamaan hal ini telah menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik, guru, termasuk penyelenggara pendidikan,” pungkas Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Lampung I ini.
Jika terus begini, kualitas SDM pada akhirnya tidak seperti yang diharapkan karena dihasilkan proses pendidikan yang kurang sempurna. Apalagi, proses pendidikan ini tidak menjangkau keseluruhan anak didik dan wilayah Indonesia.
Karena itu, Muzani menyambut baik rencana pengangkatan satu juta guru honor menjadi pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian para guru honor dalam menjalankan profesinya, yang telah digeluti selama bertahun-tahun bahkan ada yang sampai puluhan tahun.
Meski demikian, lagi-lagi persoalan administrasi dan tes penyaringan menjadi kendala bagi para guru honor untuk menjadi pegawai PPPK. Muzani mengusulkan, agar guru honor yang telah mengabdi bertahun-tahun sampai puluhan tahun tidak perlu menjalani tes.
“Pengabdian mereka yang begitu panjang, seharusnya diapresiasi dan diberi penghargaan dengan mengangkat mereka menjadi pegawai PPPK tanpa perlu tes,” tegasnya.
Ketua Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini menuturkan, profesi guru adalah pengabdian atau panggilan jiwa, bukan pencari kerja.
Adapun kebijakan untuk mengangkat satu juta guru honor menjadi pegawai PPPK, merupakan momentum memberi penghargaan pada jutaan guru honor yang tanpa lelah terus mengabdi dalam dunia pendidikan.
“Kita harus berterima kasih atas jasa, waktu, dan tenaga mereka,” tutur Muzani.
[MBN]
