BIMATA.ID, Jakarta- Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio mendorong agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat mengoptimalkan serapan anggaran. Jangan jadikan pandemi menjadi alasan utama sebagai hambatan merealisasikan anggaran tersebut. Masalahnya, selisih anggaran yang terealisasi cukup besar.
“Penting bagi BPK agar bisa menjadi contoh bagi kementerian untuk bisa menyerap secara optimal,” ungkap primus saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Sekjen BPK dan Kepala BPKP di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (06/09/2021).
Primus meminta agar BPK dan BPKP tidak meniru alasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menurutnya hampir 80 persen mengkambinghitamkan pandemi sebagai penyebab utama turunnya kinerja keuangan mereka. Padahal sebelum pandemi, keuangan beberapa BUMN tersebut pun tidak tergolong baik. Dia juga menyoalkan Indikator Kerja Utama BPK yang targetnya juga mengalami perubahan.
Sementara untuk BPKP, Primus mendorong agar lembaga itu dapat memperkuat pengawasan khususnya ke daerah-daerah dimana pada laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun lalu mengindikasikan banyak kasus korupsi dilakukan para pejabat daerah.
Tidak hanya itu, masih ada anggaran daerah yang menganggur di rekening bank-bank di daerah. Dalam hal ini, peran BPKP diperlukan dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah.
(ZBP)