BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Ahmad Doli Kurnia, memastikan wacana Amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak ada kaitannya dengan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ditegaskan, penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, sehingga tidak ada Pemilu 2024, hanya sekadar isu. Sebab, faktanya proses persiapan Pemilu 2024 terus berjalan.
Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) ini mengungkapkan, wacana yang berkembang menyangkut Amendemen UUD 1945 selama ini adalah penguatan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Selain itu, yakni memungkinkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) masuk ke dalam konstitusi.
“Jadi tidak akan ada hubungannya antara amendemen dengan pelaksanaan Pemilu di tahun 2024,” ungkap Doli, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Nasib Pemilu 2024 di Tengah Wacana Amendemen’, di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (02/09/2021).
Doli menyatakan, Amendemen UUD 1945 pun belum diputuskan oleh MPR RI. Ditekankan, proses persiapan Pemilu 2024 terus berjalan. Berbagai proses simulasi dilaksanakan dan hasilnya muncul kesepakatan bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilaksanakan pada 21 Februari 2024.
Sementara, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Nasional digelar pada 27 November 2024. Disepakati juga, tahapan Pemilu dilaksanakan 25 bulan sebelum hari H.
“Kalaupun kemudian nanti terjadi Amendemen UUD 1945, apalagi amendemennya bicara tentang penguatan salah satu lembaga, itu tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan Pemilu,” jelas Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) III ini.
Akan tetapi, bagaimana kalau Amendemen UUD 1945 terjadi, kemudian ternyata klausul penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode masuk ke dalamnya.
“Sekali lagi, selama itu belum menjadi keputusan politik dan hukum, tidak akan berpengaruh,” kata Doli.
[MBN]
