Dewan Sarankan Danny Pomanto Evaluasi Perusda Bermasalah Sebelum Dibubarkan
BIMATA.ID, Makassar – Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo meminta Pemkot Makassar melakukan evaluasi ke perusahaan daerah yang dianggap minim kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tanggapan ini menyusul wacana Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang mengancam perusahaan daerah dibubarkan karena minim kontribusi terhadap PAD.
“Yang namanya perusahaan daerah memang tujuannya ada dua untuk pelayanan dan profit oriented, dengan kondisi saat ini, kalau hemat saya memang perlu lebih dahulu dievaluasi secara menyeluruh,” kata Hasanuddin.
Utamanya dua perusda yaitu Perumda Parkir dan PD Pasar lantaran dianggap masih memberikan kontribusi PAD, kendati masih belum begitu optimal.
“Pada akhir tahun ini kita lihat karena mereka ini masih bisa, dievaluasi terakhir misalnya, untuk PD Parkir, itu masih ada keuntungan kotor sebesar Rp3 milliar per Agustus,” katanya.
Sementara Perumda Air Minum dianggap sulit lantaran keberadaannya cukup krusial di tengah masyatakat meski memiliki hutang deviden yang cukup tinggi.
Dia justru pesimis terhadap Rumah Potong Hewan (RPH) yang saat ini vakum dan PD Terminal Makassar Metro yang juga belum memberikan kontribusi lantaran tersandung persoalan aset dan belum menuai titik kejelasan.
“Ini perlu dilihat persoalannya, apakah ada sistem yang tidak berjalan, atau manajemennya yang terlalu gemuk personelnya, sehingga menyebabkan cost operasional itu tinggi yang pada akhirnya tidak memberikan kontribusi ke pemkot,” ucap politikus PAN ini.
Sebelumnya, Danny Pomanto mengancam perusda yang bermasalah dan tidak bisa memberi kontribusi maksimal terhadap PAD Kota Makassar.
“Tujuannya (perusda) sederhana, menopang PAD, jadi kalau ada yang tidak memberi kontibusi, untuk apa (ada) perusda, bubarkan saja,” ucapnya.
Menurutnya kalaupun hal ini sulit direalisasikan, harus ada perombakan direksi yang lebih mumpuni.
“Kalau tidak dibubarkan perusdanya, bubarkan orangnya, ini mi. Habis setelah ini, evaluasinya kan terlalu besar sekali ini Pemerintah Kota Makassar dan saya pasti evaluasi karena kalau tidak, nda boleh berlarut-larut begini,” tuturnya.
(HW)
