Dewan Pendidikan Segera Ajukan Rekomendasi PTM ke Pemkot Makassar
BIMATA.ID, Makassar – Ketua Dewan Pendidikan Makassar, Rudianto Lallo berencana mengajukan rekomendasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ke Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto.
“Hasil rekomendasi akan kita berikan ke Pak Wali soal segera kita gelar tatap muka terbatas dan waliyah terbatas. Kalau ada wilayah yang tinggi Covid-19, nda usah dulu di situ. Saya kira itu solusi paling baik. Kita ajukan pekan ini,” kata Rudi, Minggu, (12/9/2021).
Ketua DPRD Makassar ini mengaku cukup khawatir dengan tak adanya tatap muka selama hampir dua tahun ini. Utamanya murid SD.
“Sangat berbeda, SD itu masa bermain. Jangan mereka dibuat tidak belajar, beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi kami tetap ajukan agar ini jadi pertimbangan,” ujarnya.
Pembelajaran tatap muka kata dia, seyogyanya dapat ditaktisi dengan baik, pihaknya telah meninjau Ibu Kota Jakarta yang lebih dahulu menggelar uji coba tatap muka secara terbatas.
Dimana tak ditemukan satupun kluster penyebaran pasca-ujicoba tersebut. Menurutnya hal ini juga bisa berlaku di Kota Makassar.
“Khususnya wilayah yang nihil Covid-19, contoh misalnya seperti Kepulauan Sangkarrang dan beberapa wilayah lainnya. Itukan nol Covid di situ. Kenapa kita tidak mulai di situ. Lagipula itu kan terbatas nanti, itu bisa diatur,” lanjutnya.
Ia menyinggung upaya pemkot yang berani membuka sektor kritikal sebesar 25 persen hingga 50 persen namun sekolah tak kunjung dipikirkan.
Terpisah, Ketua PGRI Kota Makassar Suarman mendukung rekomendasi yang akan diajukan tersebut.
Menurutnya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) disebutnya belum begitu matang diterapkan. Pihaknya mendapatkan banyak keluhan utamanya dari kalangan masyarakat kurang mampu yang kesulitan mengikutkan anaknya sekolah tatap muka.
Lantaran mereka tak memiliki biaya untuk memiliki peranti dan kuota internet. Kalaupun memiliki keduanya beberapa daerah tidak didukung jaringan yang baik seperti di wilayah kepulauan.
“Jadi memang semestinya harus digelar bulan ini. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kenapa Pemkot tidak menggelar pra-PTM. Ini bisa dengan pertimbangan protokol yang ketat, jadi saya kira pemerintah sudah harus menata bagaimana proses PTM ini,” ujarnya.
(HW)
