BUMDES Harus Ambil Peran Produksi Dan Pemasaran Lada Belitung

Menteri Halim Iskandar mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya pembangunan untuk mengembangkan wilayah dengan keunggulan potensi daerah guna pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Tantangannya adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para petani dan pembeli.

“Sebagian besar petani masih kesulitan memperoleh akses pasar, harga pasar tidak jelas, minimnya ketersediaan saprodi, logistik yang belum memadai, dan keterbatasan pengetahuan petani akan peningkatan kualitas produk,” kata Menteri Halim Iskandar.

Di sisi lain, kata Menteri Halim Iskandar, pembeli menghadapi permasalahan, diantaranya akses ke bahan baku yang tidak efisien (harga tinggi), asal usul bahan baku tidak jelas, informasi panen dan kapasitas produksi juga tidak jelas, tidak ada jaminan kualitas, supply bahan baku yang tidak menentu, dan kasus penipuan.

Kabupaten Belitung sebagai salah satu penghasil lada terbesar juga menghadapi persoalan serupa. Dengan potensi 9.295 Ha lahan, Belitung mampu memproduksi 5,7 ton lada/tahun.

Namun, kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini, sampai sekarang lada masih dijual secara gelondongan dengan harga fluktuatif melalui tengkulak dan belum memiliki kepastian pasar setiap musimnya. Di sisi lain, lada mempunyai pasar cukup luas terutama sebagai bahan baku industri olahan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Business Meeting Lada Belitung dilaksanakan sebagai upaya mempertemukan petani dan pelaku usaha lada dengan stakeholders, hingga bisa memperkenalkan petani dan komoditasnya ke pasar potensial, mendapatkan solusi atas tantangan yang dihadapi para petani dan kelompok usaha dalam keseluruhan rantai komoditas, termasuk menjajaki peluang bisnis kerjasama kedepan.

Acara hari ini merupakan tindak lanjut Pre Business Meeting Lada Belitung yang telah dilaksanakan 5 Agustus 2021 lalu. Acara Business Meeting hari ini diikuti 76 Kelompok Tani, 5 kelompok usaha lada, 20 perusahaan Mitra Pembangunan dan 5 K/L.

Kali ini kita, kata Halim Iskandar, akan menyaksikan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) sebagai bukti keseriusan para pihak untuk saling berinteraksi dan bekerjasama guna mencapai sinergi besar.

“Kegiatan kali berperan mempercepat pencapaian SDGs Desa Tujuan 8 yaitu Pertumbuhan ekonomi desa merata. Karena akan mengikutsertakan Bumdes atau Bumdesma, maka sekaligus mempercepat pencapaian SDGs Desa Tujuan ke 18 yaitu Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif,” kata Pria yang akrab disapa Gus Halim ini.

Gus Halim memaparkan, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama) sebagai lembaga perekonomian di perdesaan yang berbadan hukum telah muncul pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja BUM Desa.

Ini membuka peluang besar bagi BUM Desa, katab Gus Halim, untuk mengelola usaha dan memiliki peran sangat strategis, diantaranya sebagai konsolidator produk desa, sebagai pengungkit kegiatan ekonomi masyarakarat, sebagai pemberi pelayanan terhadap kebutuhan yang belum tersedia seperti internet desa, hingga menjalankan proses produksi dan peningkatan nilai tambah guna memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Dengan adanya pengakuan BUM Desa sebagai badan hukum, diharapkan kedepan BUM Desa dapat mengambil peranan penting dalam menjalin kemitraan dalam produksi hingga pemasaran lada dengan Mitra Pembangunan dan 5 Kementerian/Lembaga yang hadir pada pertemuan Business Meeting ini,” kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Mengingat agenda ini cukup strategis dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi desa dan daerah melalui kolaborasi pengembangan komoditas unggulan, Business Meeting ini nantinya akan direplikasi di beberapa wilayah dengan komoditas unggulan dan Mitra Pembangunan yang sesuai, diantaranya Kabupaten Bondowoso, Banyuwangi, Buleleng, Klungkung, Mamuju, Pandeglang, dan Bengkayang.

“Saya menyampaikan terima kasih sekaligus mengapresiasi dukungan Kementerian PPN/Bappenas dan National Support for Local Investment Climates (NSLIC) dari Kedutaan Besar Kanada, termasuk para investor, mitra pembangunan, dan pemerintah Kabupaten Belitung serta pihak-pihak yang terlibat,” tandas Gus Halim.

Sumber : Humas Kemendes PDTT