BIMATA.ID, Jakarta- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahtiar Arif menyatakan, dari pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap anggaran alokasi penanganan covid-19 dan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, pihaknya menemukan bahwa alokasi biaya program PEN dalam APBN 2020 sebesar Rp841,89 triliun.
Dalam hal ini, terjadi selisih angka mencapai Rp147 triliun dengan laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang totalnya hanya Rp695,2 triliun
“Pemerintah mempublikasikan biaya program PCPEN sebesar Rp695,2 triliun sebagai data total program PCPEN dan hasil pemeriksaan menunjukkan alokasi biaya program PCPEN dalam APBN 2020 adalah sebesar Rp841,89 triliun,” ujar Arif pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI, Senin (06/09/2021).
Selain temuan di Kemenkeu, BPK juga menemukan masalah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos).
Arif menyebut dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penetapan Januari 2020 BPK menemukan sebanyak 10.922.479 NIK penerima tidak valid, 16.373.682 nomor kartu keluarga (KK) tidak valid, 5.702 anggota rumah tangga dengan nama kosong, dan 86.465 NIK ganda.
(Bagus)
