BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Andre Rosiade, kembali berbicara mengenai persoalan smelter China di Indonesia.
Hal itu Andre sampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Muhammad Lutfi, di ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 September 2021.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) ini menyebut, pengusaha nikel nasional mendapatkan ancaman.
Pertama, Andre mengapresiasi langkah cepat Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI yang telah mengundang asosiasi pengusaha nikel Indonesia dan asosiasi surveyor untuk mendalami permasalahan yang ada. Tapi, kini muncul permasalahan baru.
“Ingin saya sampaikan Pak Menteri, informasi yang saya dapatkan dari teman-teman pengusaha nikel di kita, lokal, nasional, bahwa sekarang orang-orang (pengusaha nikel) yang memberikan laporan ke Kemendag itu terancam tidak diberikan kesempatan oleh smelter-smelter Tiongkok,” katanya, Selasa (21/09/2021).
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Sumbar I ini menyebut, pengusaha nikel Indonesia terancam tidak lagi bisa menjual nikel-nikel yang ditambang, karena smelter China mengancam tidak mau membelinya.
“Jadi intinya apa? Ada serangan balik. Jadi, orang-orang pengusaha nasional kita yang memberikan data bentuk kezaliman dari smelter-smelter Tiongkok itu, smelter Tiongkok itu melakukan serangan balik. Mereka terancam tidak lagi bisa menjual nikel-nikel nasional kita karena terus terang ekspor ditutup, satu-satunya yang bisa makan nikel itu kan mereka (pengusaha smelter) sekarang,” tandas Andre.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini juga menilai, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu menindaklanjuti hal tersebut. Pasalnya, pada Raker dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu, Andre sudah mengungkapkan permasalahan yang dialami pengusaha nikel nasional.
Alumnus Universitas Trisakti ini mencap, smelter pengolahan nikel milik China di Indonesia telah berbuat zalim terhadap pengusaha nikel nasional. Sebab, ore nikel yang ditambang pengusaha nasional dihargai rendah oleh mereka.
Pria kelahiran Padang, 7 November 1978 ini melihat adanya kejanggalan. Sebab, ketika ore nikel yang ditambang pengusaha nasional memiliki kadar 1,87%, setelah dicek oleh pihak surveyor dari pihak semelter kadarnya turun. Tentu saja semakin rendah kadarnya, maka semakin murah pula harganya.
“Permasalahannya ini yang perlu kita garisbawahi bahwa setelah disurvei sama Sucofindo dan Surveyor Indonesia misalnya kandungan ore-nya 1,8%, eh tiba-tiba di smelter itu jadi 1,5% dan semua pengusaha berteriak,” ujar Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini, Senin (30/08/2021).
[MBN]
