BIMATA.ID, Makassar — Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras melakukan kunjungan ke Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPPMDDTT) Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu, 22 September 2021.
Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Desa Tertinggal (PDTT) dapat terus membuka lapangan pekerjaan baru. Terutama, untuk mengakomodir masyarakat yang terpaksa menjadi pengangguran akibat terdampak pandemi Covid-19 agar dapat diserap kembali dalam program padat karya secara khusus di Provinsi Sulawesi Selatan.
“Pada prinsipnya, Komisi V DPR RI dalam menyikapi masih berlangsungnya situasi pandemi Covid-19 saat-saat ini tentu kami berharap pemerintah khususnya melalui Kementerian Desa dan PDTT dapat terus membuka lapangan pekerjaan baru. Terutama, untuk mengakomodir masyarakat yang terpaksa menjadi pengangguran akibat dampak pandemi Covid-19 supaya dapat diserap kembali dalam padat karya,” ujar Andi Iwan Darmawan Aras (AIA).
Ketua Gerindra Sulawesi Selatan ini mengusulkan agar dalam program-program padat karya dapat diisi oleh tenaga-tenaga kerja yang belum terakomodir di program-program lainnya. Maka, para pendamping desa yang sudah ada tidak lagi menjadi pendamping-pendamping kegiatan di program-program padat karya lainnya. Sehingga dengan demikian, lapangan kerja dapat terbagi secara merata kepada masyarakat bawah.
Andi Darmawan Iwan Aras juga menyoroti Sumber Daya Manusia (SDM) di Balai Pelatihan dan PDTT yang tercatat hanya sejumlah 60 personil namun mencakup wilayah yang begitu besar.
“Terkait hal itu, kami mendorong Balai Pelatihan Makassar mendapatkan tambahan SDM dan fasilitas. Disamping itu, Komisi V DPR RI mendorong balai kecil ini menjadi balai besar. Serta, menambah balai lain di daerah lain agar beban kerja Balai Pelatihan dapat diringankan,” tandasnya
Selain itu, Andi Iwan Darmawan Aras meminta Kementerian Desa PDTT untuk meningkatkan program potensi desa wisata khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, ungkapnya, program itu harus disinergikan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengingat kementerian tersebut memiliki program yang serupa. Sehingga, ia mengimbau harus ada koordinasi yang prima antar Kementerian Desa PDTT dengan Kemenparekraf.
“Komisi V DPR mendorong berbagai potensi di desa-desa yang mungkin belum tersentuh oleh Kemenparekraf dapat dioptimalkan dalam program Kementerian Desa PDTT. Termasuk, mendorong desa-desa dapat meningkatkan kreativitas dengan memiliki produk-produk andalan di desa masing-masing yang dapat menjadi PAD desa. Sehingga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa dapat terus semakin meningkat lagi kedepannya,” pungkasnya.
(***)
