BIMATA.ID, Jakarta- Untuk memenuhi target menurunkan kemiskinan ke angka 9,2%-9,7% pada akhir 2021, pemerintah mereformasi kebijakan perlindungan sosial agar lebih adaptif dan memiliki daya lentur untuk menurunkan angka kemiskinan akibat pandemi.
“Pemerintah terus meningkatkan perbaikan sistem perlindungan sosial (Perlinsos) agar selalu adaptif sekaligus tepat sasaran. Perbaikan-perbaikan itu terutama berkaitan dengan sinkronisasi data dan percepatan penyaluran bansos kepada warga yang membutuhkan,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Rabu (18/08/2021).
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,54 juta orang. Sehingga per Maret 2021, angka kemiskinan di tanah air masih berada di angka 10,14%, turun tipis dari September 2020 yaitu 10,19%.
Sesuai dengan time frame reformasi Perlinsos yang disusun Bappenas, pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2021 tingkat kemiskinan turun ke angka 9,2-9,7%, dan pada 2022 turun ke angka 8,5-9%. Bukan hal mudah untuk mencapai angka tersebut, tapi pemerintah terus berusaha melakukan terobosan dengan menambah anggaran Perlinsos serta memperluas cakupan penerima bantuan perlindungan sosial.
Di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pemerintah menggelontorkan tambahan anggaran Perlinsos menjadi Rp 186,64 T dan meningkatan cakupannya, di antaranya sebagai berikut :
• Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 300.000/bulan/KPM.
• Beras 10 kg/KPM dengan total penerima 28,8 juta KPM.
• Bantuan Beras 5 kg untuk pekerja informal yang terdampak PPKM Jawa-Bali.
• Bantuan Tunai untuk 5,9 juta KPM dengan indeks Rp 200.000/bulan/KPM. Disalurkan mulai Juli hingga Desember 2021
(ZBP)
