Pemkot Makassar Buka Wacana Swab Pengujung Warung Kopi
BIMATA.ID, Makassar – Pemkot Makassar membuka wacana melakukan swab kepada pengunjung warung-warung kopi untuk menekan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, akan menerjunkan Satuan Tugas Pengurai Kerumunan (Satgas Raika) dalam program ini.
Tim ini nantinya akan menelusuri warung kopi ataupun badan usaha lainnya yang melanggar jam malam. Masyarakat yang kedapatan di tempat tak menerapkan protokol kesehatan ataupun berkerumun akan langsung diswab.
Danny panggilan Ramdhan Pomanto mengatakan, hal ini merupakan rangkaian dari program swab on the road yang dijalankan kota, sehingga konsepnya kurang lebih sama. Hanya saja, pihaknya masih kekurangan tenaga analis yang akan dipadukan dengan tim nantinya.
“Jadi selain swab on the road secepatnya juga akan dilakukan swab di warkop,” kata Danny.
Danny mengatakan akan merealiasaikan hal ini secepat mungkin hanya saja pihaknya masih terkendala pada sumber daya manusia (SDM).
“Rencana sesegera mungkin. Ini lagi dipersiapkan karena kita terus terang kekurangan analis, yang bisa swab, training swab dan kita kekurangan itu,” katanya.
Danny mengatakan pihaknya masih membutuhkan 306 nakes yang bisa mengoperasikan swab. Pasalnya tenaga yang beroperasi dianggap cukup kewalahan jika kembali dilibatkan dalam program ini.
“Karena dia tongmi vaksinator, dia tongmi swab, dia tong mi Covid Hunter, dia tongmi juga home care. Jadi kasihan,” lanjunya.
Selain itu, untuk mendukung upaya ini, personel TNI-Polri kembali akan ditambah sebanyak 200 personel.
“Saya lagi mendapat tambahan. Saya mendapat tambahan 200 TNI dan Polri dan ini sudah lumayan,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy menyambut baik rencana Pemkot tersebut. Hal ini menurutnya cukup membantu khususnya memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.
“Bagus itu, supaya masyarakat bisa ngopi dengan tenang, karena sudah pasti mereka sudah di swab dan hasil negatif bisa ngopi, yang positif nanti diarahkan oleh satgas, apakah isoman atau bagaimana,” kata dia.
Hanya saja upaya ini dianggap akan lebih optimal jika pemerintah tak hanya menyasar satu badan usaha. Pemerintah juga harus mempu menghadirkan hal ini di seluruh badan usaha.
“Harus semua badan usaha, agar mereka juga bisa beroperasi,” sarannya.
(HW)
