BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, partainya ingin menjembatani pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan kelompok Islam.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) ini menilai, selama ini ada kesan bahwa Pemerintah RI semakin jauh dengan kelompok Islam.
“Ada kesan, tapi tanda petik ya belum tentu benar bahwa pemerintah itu jauh dengan Islam,” kata Zulhas, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP PAN, Selasa (31/08/2021).
Zulhas menyampaikan, perbedaan pendapat dalam demokrasi sesuatu yang wajar. Akan tetapi, ia tidak setuju dengan anggapan tersebut.
Buktinya, Presiden Jokowi memilih Ma’ruf Amin yang merupakan mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai Wakil Presiden RI.
Zulhas menguraikan, Presiden Jokowi menunjuk Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI. Sebab, Menko Polhukam RI merupakan jabatan yang bukan sembarangan.
“Menko yang mengurusi polisi, keamanan, hukum, jaksa agung, segala macam itu Pak Mahfud MD, cendekiawan Muslim, tokoh KAHMI HMI, ya kan,” urainya.
Selain Mahfud MD, Legislator daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Lampung I ini menyinggung keberadaan Muhadjir Effendy di kabinet. Zulhas menyebut, sosok Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI ini juga merupakan cendekiawan Muslim.
“Jadi sebetulnya dikelilingi oleh Wakil Presiden, Menko Polhukam, Menko PMK, yang juga memiliki latar belakang yang tidak perlu kita ragukan,” jelasnya.
Zulhas berharap, pendapat-pendapat PAN pun didengar oleh Pemerintah RI. Maka dari itu, alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana ini menyatakan, PAN ingin turut menjadi jembatan antara Pemerintah RI dan kelompok Islam.
“Kalau belum bisa mewarnai banyak, ya mungkin kita yang kurang, kurang pinter. Apalagi, sekarang pendapat-pendapat kita juga didengar. Oleh karena itu, kita ingin PAN bisa menjembatani,” pungkas Zulhas.
Ketua MPR RI Periode 2014-2019 ini mengemukakan, sudah semestinya perseteruan imbas Pemilihan Presiden (Pilpres) yang lalu diakhiri. Pasalnya, calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden (Cawapres) yang bersaing kini sudah bersatu di pemerintahan.
“Kalau terus cebong kampret, kalau itu kadrun apalah itu. Masa kita begitu, katanya saudara sebangsa, setanah air, masa musuh-musuhan,” ujar Zulhas.
“Nanti kalau enggak cocok ada waktunya Pemilihan Presiden lagi, Pemilihan Gubernur lagi, nanti di situ kita tarung lagi enggak apa-apa,” tutupnya.
[MBN]
