BIMATA.ID, Jakarta- Masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) dalam partai politik (parpol) koalisi pemerintahan dikarenakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menambah kekuatan politik pemerintah. Sebab, beberapa waktu terakhir terdengar suara-suara masyarakat yang menginginkan turunnya Jokowi sebagai Kepala Negara.
“Jadi ini agar kekuasannya (Jokowi) aman. Karena ada suara-suara dari masyarakat juga yang minta Jokowi turun,” kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin saat dihubungi, Kamis (26/08/2021).
Ujang menilai, kejadian tersebut merupakan kewaspadaan dan kekhawatiran Jokowi dalam menghadapi tahun politik ke depan. Karena menurutnya, tahun-tahun politik ke depan itu dipenuhi ketidakpastian. Dengan menambah barisan koalisi pemerintah menjadi suatu keniscayaan bagi Jokowi.
“Goyang menggoyang itu tetap akan ada. Jadi butuh dukungan back up politik dari banyak partai,” ucap dia.
Bergabungnya PAN juga dinilai saling menguntungkan kedua belah pihak. Untuk Jokowi tentu akan diuntungkan karena bertambahnya koalisi akan memperkuat dukungan politik. Sedangkan untuk PAN, dalam banyak hal, bisa mendapatkan back up dari pemerintah.
“Dan untung untuk PAN yaitu bisa di-backup oleh pemerintah dalam banyak hal. Bagi Jokowi, koalisi gemuk tak masalah, yang penting dirinya aman dan kuat,” kata dia.
Ujang memprediksi masuknya PAN akan membuat oposisi pemerintah justru melemah. Bahkan, masuknya PAN itu juga akan memperberat jalan oposisi dalam berhadap-hadapan dengan koalisi Jokowi.
“Dalam politik, masuknya PAN ke koalisi Jokowi merupakan hal biasa. Semua berbalut kepentingan pragmatis saja. Jika kepentingannya sama akan bersama, namun jika kepentingannya beda, maka akan bermusuhan,” tutur dia.
Ujang juga sudah memprediksi akan terjadinya reshuffle dalam kabinet Indonesia Maju saat ini akibat masuknya PAN. Diibaratkan makan siang, tidak ada yang gratis. Oleh karena itu, menurut dia, mungkin saja PAN mendapat satu kursi menteri dalam kabinet.
“Tak ada koalisi yang tulus. Semua berbalut kepentingan dan saling dukung. Namun, jika PAN tak dapat menteri, itu mungkin sudah deal dengan Jokowi. Namun biasanya, jika berkoalisi yang dapat kompensasi,” kata Ujang.
Ujang mengajak semua pihak untuk melihat ke depan. Jika terjadi reshuffle, artinya ada akomodasi Jokowi terhadap PAN.
(ZBP)
